Surabaya, majalahparlemen.com — Krisis layanan kesehatan di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur kembali mencuat ke publik usai beredarnya video seorang pasien kritis yang harus dirujuk menggunakan perahu nelayan kecil. Rekaman berdurasi 15 detik itu memperlihatkan kondisi tragis pasien yang diguncang ombak di tengah perjalanan menuju rumah sakit darurat, memantik keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk dari Senator Ahmad Nawardi.
Ahmad Nawardi yang juga Ketua Komite IV DPD RI, sekaligus putra daerah Sampang itu menilai kejadian tersebut bukan sekadar insiden medis, tetapi cerminan nyata dari ketimpangan infrastruktur pelayanan dasar di wilayah kepulauan yang selama ini terpinggirkan.
“Saya sangat terpukul. Ini bukan soal satu nyawa, tapi soal ribuan warga Mandangin yang hidup dalam ketidakpastian jika jatuh sakit,” ujar Nawardi saat memberikan keterangan kepada pers di Surabaya, Sabtu (5/7/2025).
Nawardi menyebut, ketika ambulans laut rusak, Puskesmas minim fasilitas, dan tidak ada dokter yang menetap, maka negara belum benar-benar hadir. Menurutnya, masyarakat kepulauan tidak butuh belas kasihan, tapi sistem layanan yang tangguh dan adil.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemprov Jawa Timur, hingga Kementerian Kesehatan untuk tidak menjadikan peristiwa ini sekadar bahan evaluasi tahunan. Pemerintah, tegas Nawardi, harus segera menghadirkan solusi jangka panjang dan konkret.
“Negara harus membangun sistem layanan kesehatan yang permanen, bukan tambal sulam. Harus ada kapal ambulans laut yang layak dan siaga 24 jam, tenaga medis yang ditugaskan secara bergilir, serta puskesmas dengan fasilitas sesuai standar layanan gawat darurat,” imbuhnya.
Selain itu, Nawardi juga menekankan pentingnya penguatan sistem komunikasi rujukan medis antarpulau, agar proses evakuasi tidak lagi tergantung pada inisiatif masyarakat atau kondisi cuaca ekstrem.
Dalam perspektif anggaran, Nawardi mengkritik lemahnya keberpihakan fiskal nasional terhadap daerah kepulauan. Ia menyoroti bahwa skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Desa belum dirancang untuk menjawab tantangan geografis secara afirmatif.
“Formula fiskal nasional harus berubah. Tidak bisa semua wilayah diperlakukan sama. Mandangin dan pulau-pulau kecil lain butuh perhatian khusus karena tantangannya sangat berbeda dengan daratan,” tegasnya.
Senator Nawardi menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan bukan hak istimewa, melainkan hak konstitusional yang wajib dijamin negara, tanpa memandang lokasi geografis.
“Negara harus hadir bukan hanya di kota besar, tapi juga di pulau-pulau kecil. Karena nyawa warga negara tak boleh ditentukan oleh letak wilayahnya,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
