Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mendorong PPPK Kemendes menerapkan desa binaan guna memastikan program pemerintah tepat sasaran dan terkoordinasi.
Jakarta, majalahparlemen.com — Beragam program pemerintah yang menyasar desa kerap menghadapi tantangan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dengan banyaknya inisiatif lintas sektor—mulai dari penanganan stunting hingga pengentasan kemiskinan—kebutuhan akan pengawalan program yang terintegrasi menjadi semakin penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kementeriannya untuk berperan aktif melalui skema desa binaan. Langkah ini dinilai sebagai pendekatan untuk memastikan program pemerintah berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
“Kita harus mendorong program pemerintah yang baik. Tolong ego sektoral dihilangkan,” kata Yandri saat membuka Orientasi PPPK Tahun 2026 di Operational Room Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, desa binaan dapat dipilih berdasarkan kedekatan personal seperti daerah asal atau pertimbangan lain, dengan tujuan memperkuat keterlibatan langsung aparatur dalam pengawalan program. Menurutnya, pendekatan ini juga dapat mengurangi potensi tumpang tindih program yang selama ini terjadi akibat banyaknya intervensi ke desa dari berbagai sektor.
Yandri menambahkan, hampir seluruh program prioritas pemerintah bermuara di desa, termasuk program makan bergizi gratis, koperasi desa, hingga penanganan stunting. Karena itu, keterlibatan aparatur kementerian menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi berjalan sesuai target. “Banyak program ke desa sekarang, maka itu yang kita kawal,” ujarnya.
Selain mendorong peran di lapangan, Yandri juga menekankan pentingnya pemahaman internal kelembagaan bagi peserta orientasi. Ia meminta para PPPK memahami tugas, fungsi, serta struktur organisasi kementerian agar dapat menjalankan peran secara optimal, baik di dalam maupun di luar kantor.
Orientasi PPPK ini memuat materi pengenalan organisasi kementerian serta nilai dan etika instansi pemerintah. Kegiatan diikuti oleh 492 peserta dari angkatan 2024 dan 2025, yang mengikuti secara daring dan luring.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin, serta Inspektur Jenderal Masyhudi.
Pendekatan desa binaan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan program desa, di tengah meningkatnya jumlah intervensi pemerintah di tingkat akar rumput. *** (raihan/sap)
