Jakarta, majalahparlemen.com — Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025), guna melihat langsung kondisi prajurit TNI yang bertugas di wilayah rawan konflik. Keduanya mengenakan rompi anti peluru selama kunjungan, sebagai bentuk kewaspadaan terhadap situasi keamanan di lapangan.
Kunjungan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani ke daerah rawan konflik di Papua. Kehadiran dua menteri strategis tersebut sekaligus menjadi simbol penguatan sinergi antara sektor pertahanan dan keuangan negara dalam menjaga stabilitas nasional di kawasan dengan risiko tinggi.
“Kunjungan ini untuk memastikan bahwa negara hadir. Bahwa kebijakan pertahanan dan keuangan berjalan selaras dalam menopang keamanan nasional,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang di Jakarta.
Rangkaian kunjungan dimulai dari Bandara Timika, Papua Tengah, dan dilanjutkan dengan penerbangan ke Bandara Kenyam. Setibanya di lokasi, Menhan dan Menkeu langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku, yang diketahui berada di salah satu wilayah paling rawan di Papua Pegunungan.
Di pos tersebut, kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu meninjau secara langsung kondisi personel TNI, termasuk kesiapan logistik dan perlengkapan tugas prajurit. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memahami tantangan nyata yang dihadapi aparat keamanan di lapangan, baik dari sisi operasional maupun dukungan anggaran.
“Dengan melihat langsung, Kemenkeu akan lebih memahami apa saja kendala dan kebutuhan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas negara di wilayah perbatasan dan daerah konflik,” jelas Frega.
Frega menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah konkret dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan, serta menjadi wujud transparansi dan penguatan tata kelola lintas kementerian.
“Pertahanan negara tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan keuangan negara yang kuat. Sebaliknya, pertahanan yang kokoh menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara, bukan hanya melalui kebijakan dari balik meja, tetapi dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang lahir pun lebih tepat sasaran,” tutup Frega. *** (raihan/sap)
