BPIH 2018 Naik 0,9 Persen, DPR Tekankan Pelayanan Haji Harus Ditingkatkan

Majalah Parlemen, Jakarta. Meskipun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2018 naik 0,9 persen dibanding tahun lalu, namun kalangan DPR menekankan agar pelayanan haji harus tetap ditingkatkan.

Kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi, pelayanan katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus menjadi prioritas, sehingga tingkat kepuasan jemaah makin meningkat.

Hal itu mengemuka dalam Raker Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan jajaran di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Dalam acara pengesahan BPIH 2018 sebesar Rp 35,235 juta atau naik 0,9 persen dibanding BPIH tahun 2017 lalu, sejumlah Anggota Komisi VIII menyampaikan tanggapannya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB menilai, kesimpulan angka BPIH tersebut sebagai harga bersahabat. “Maka kata kuncinya, kami tetap mengejar pelayanan, sebagaimana disampaikan para Anggota Komisi VIII, peningkatan 0,9 persen jangan mengurangi pelayanan,” ungkapnya.

Dengan penetapan BPIH lebih awal, dia berharap psikologi keterlambatan visa bisa dikurangi. “Sekalipun berangkat di hari-hari akhir, ada yang khawatir visa tidak keluar. Kami sepakat dan mendukung kepada Kemenag untuk segera melakukan persiapan optimal,” jelasnya.

Anggota Komisi VIII DPR, Iqbal Romzi dari Fraksi PKS menilai, kenaikan BPIH sebesar Rp 345 ribu itu, sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi. Tetapi dia berharap, jajaran Kemenag tetap meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengamanan terbaik kepada jemaah haji.

“Pelayanan harus menjadi prioritas utama, sehingga kenaikan itu menjadi penyemangat untuk sama-sama meningkatkan ibadah haji, dan pada gilirannya angka kepuasan jemaah haji juga meningkat,” tambahnya.

Sedangkan, Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, BPIH 2018 yang naik 0,9 persen itu adalah kerja keras Panja BPIH Komisi VIII dan Kemenag. Meski demikian, dampak efisiensi di sisi transportasi jangan sampai mengurangi pelayanan ibadah haji di Mekkah. Justru perlindungan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi jemaah yang berisiko tinggi.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR, Bisri Romli dari Fraksi PKB meminta perhatian Kemenag, agar bank-bank yang melayani jual beli mata uang riyal di lingkungan embarkasi, perlu ditertibkan. Karena bank-bank itu menjual riyal sampai Rp 4.100, padahal kurs resmi 1 riyal hanya Rp 3.570. Hal ini dinilai sangat merugikan jemaah haji. *** (nas/sap)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *