Lemhanas-KemenP2MI integrasikan wawasan kebangsaan dalam pembekalan pekerja migran melalui kerja sama dengan Lemhannas untuk memperkuat perlindungan dan identitas nasional di luar negeri.
Jakarta, majalahparlemen.com — Perlindungan pekerja migran Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh dimensi ketahanan ideologi dan identitas nasional. Dalam konteks mobilitas global yang tinggi, pekerja migran menghadapi interaksi intensif dengan berbagai nilai dan sistem sosial di negara penempatan.
Untuk merespons hal tersebut, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memperkuat kurikulum pembekalan bagi calon pekerja migran melalui integrasi materi wawasan kebangsaan. Kebijakan ini ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri P2MI, Mukhtarudin, bersama Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, dengan melibatkan jajaran pimpinan kedua lembaga.
Mukhtarudin menyampaikan bahwa penguatan wawasan kebangsaan dimaksudkan sebagai bagian dari pembekalan non-teknis bagi calon pekerja migran. Selain keterampilan kerja, pekerja migran dinilai perlu memiliki pemahaman nilai kebangsaan sebagai dasar dalam berinteraksi di lingkungan internasional.
Ia menjelaskan bahwa pekerja migran berpotensi menjadi representasi Indonesia di luar negeri, sehingga diperlukan kesiapan mental dan pemahaman nilai untuk menjaga identitas nasional. Pembekalan ini juga diarahkan untuk mengurangi kerentanan terhadap pengaruh ideologi atau nilai yang tidak sejalan dengan prinsip nasional.
Program tersebut akan diintegrasikan ke dalam Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP), dengan durasi yang relatif singkat antara satu hingga lima hari. Untuk mengatasi keterbatasan waktu, materi akan dikemas dalam format ringkas melalui media digital dan buku saku.
Selain pembekalan awal, pemerintah juga menyiapkan materi lanjutan berbasis digital yang dapat diakses pekerja migran selama berada di luar negeri. Materi ini dirancang sebagai penguatan berkelanjutan terhadap identitas dan nilai kebangsaan.
Di sisi lain, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari respons terhadap dinamika global yang semakin kompleks. Ia menyinggung perubahan lanskap geopolitik dunia yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan dan mobilitas internasional.
Menurutnya, penguatan sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam menghadapi perubahan tersebut. Pekerja migran tidak hanya dituntut memiliki keterampilan profesional, tetapi juga karakter kebangsaan yang terintegrasi.
Kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan peran pekerja migran sebagai bagian dari kontribusi ekonomi nasional. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara.
Pemerintah menyatakan bahwa integrasi wawasan kebangsaan ke dalam pembekalan pekerja migran menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif, mencakup aspek keterampilan, ekonomi, dan ketahanan ideologi. *** (raihan/sap)
