Jakarta, majalahparlemen.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah kebijakan fiskal baru yang lebih berpihak kepada daerah.
Menurutnya, pemerintahan saat ini secara sadar membangun arsitektur fiskal baru, di mana anggaran negara dialirkan lebih banyak langsung ke daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Arsitektur kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah memastikan anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Tamsil menilai, perubahan pola distribusi anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan program nasional berdampak langsung kepada masyarakat bawah.
Ia mencontohkan sektor pertanian, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani meningkat signifikan selama setahun terakhir.
“Data resmi BPS menunjukkan peningkatan NTP sebagai bukti kinerja fiskal yang efektif. Artinya, kebijakan pertanian yang dipimpin Menteri Amran Sulaiman berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Tamsil juga memuji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan fiskal yang progresif. Ia menilai, program tersebut bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan menciptakan rantai ekonomi baru dengan melibatkan petani, koperasi, dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku. “Program MBG bukan hanya memberi makan, tapi memberi hidup bagi ekonomi daerah,” tegasnya.
Politisi asal Sulawesi Selatan itu menyebut, kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan paradigma baru pembangunan nasional yang pro-rakyat. Fokus belanja negara kini diarahkan pada program dengan daya katrol langsung (direct impact) seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, dan program sosial yang terukur manfaatnya.
“Kebijakan fiskal ini memberi energi baru yang memompa denyut ekonomi daerah. Ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi pergeseran paradigma pembangunan menuju pemerataan yang sesungguhnya,” kata mantan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu.
Meski demikian, Tamsil mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah. Ia menegaskan, DPD RI akan terus mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat.
“DPD RI akan mengawasi agar dana besar yang dikucurkan ke daerah digunakan tepat sasaran. Daerah harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” ujarnya menegaskan.
Tamsil mengungkapkan, Kementerian Keuangan kini menyiapkan mekanisme reward bagi daerah yang memiliki kinerja fiskal baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan tata kelola yang kredibel akan memperoleh tambahan transfer sebagai bentuk penghargaan.
Ia menambahkan, sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah menjadi kunci keberhasilan. Reformasi birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur daerah juga harus berjalan seiring dengan percepatan program nasional.
“Kondisi ini justru menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan membuktikan kapasitasnya dalam mengelola potensi ekonomi tanpa membebani rakyat,” ucapnya.
Menurut Tamsil, visi besar Presiden Prabowo dalam menata ulang fiskal nasional sejalan dengan semangat Asta Cita—membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah.
“Presiden Prabowo jelas mengusung semangat membangun Indonesia dari pinggiran dengan daya eksekusi yang lebih kuat. Dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai terbentuk. Tugas kita adalah memastikan keberlanjutan dan pengawasan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Tamsil menegaskan bahwa komitmen keberpihakan fiskal terhadap daerah bukan sekadar retorika politik, tetapi sudah nyata dan terukur melalui struktur anggaran negara.
“Ini bukan sekadar wacana, tetapi kebijakan nyata yang bisa diukur dampaknya. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap rupiah yang dialirkan ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
