Kaltim, majalahparlemen.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mengingatkan kembali mandat besar Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai koreksi arah pembangunan nasional yang selama puluhan tahun bertumpu di Pulau Jawa. Penegasan itu disampaikan Tamsil dalam rapat kerja bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang dihadiri 36 anggota DPD RI Subwilayah Timur I di Kalimantan Timur, Jumat (21/11/2025).
Tamsil menekankan bahwa IKN harus mencerminkan paradigma baru yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada daerah, namun tetap mempertahankan disiplin fiskal negara. “Spirit IKN harus menghadirkan arah pembangunan baru yang inklusif, tetapi semua itu harus diletakkan di atas fondasi kemampuan keuangan dan prioritas yang terukur,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Tamsil mengingatkan bahwa IKN tidak boleh menjadi pulau pertumbuhan yang berdiri sendiri, melainkan harus memicu dampak ganda bagi daerah sekitar hingga kawasan timur Indonesia.
“IKN tidak boleh tumbuh sempit sebagai enclave atau sekadar memindahkan sentralisasi pembangunan ke pulau lain. Ia harus menjadi lokomotif yang mendorong Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, bahkan seluruh kawasan timur,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa IKN yang dibangun di jantung ekologi Nusantara memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menjaga kelestarian alam. “Pembangunan IKN harus memuliakan lingkungan dan membawa pemerataan. Semangat ini adalah ruh dari Asta Cita,” katanya.
Tamsil juga melihat pembangunan IKN sebagai momentum reformasi tata kelola pemerintahan nasional. Dengan desain kota hijau, efisien, dan terbuka, IKN diharapkan menjadi contoh layanan publik yang lebih responsif dan beradab.
“Di IKN, kita berharap lahir pola kerja birokrasi yang lebih sehat, lebih terbuka, dan menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia,” ujar Tamsil.
Ia menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal sinkronisasi antara pusat dan daerah untuk memastikan IKN dibangun dengan arah yang jelas dan keberpihakan yang kuat kepada rakyat.
Dalam sesi paparan, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan berbagai kemajuan pembangunan di kawasan ibu kota negara baru tersebut. Salah satu yang menjadi fokus adalah rehabilitasi lingkungan dan penghijauan.
“Setiap dua minggu dilakukan penanaman pohon. Sampai hari ini, sebanyak 3,9 juta pohon telah ditanam di area seluas 5.130 hektare. Penanaman pohon bukan lagi program, tetapi gaya hidup di IKN,” kata Basuki.
Basuki juga menegaskan bahwa status IKN sebagai ibu kota politik telah dipastikan secara konstitusional melalui Perpres 79/2025. “Dengan Perpres itu, kita makin tenang. Presiden telah mengambil tanggung jawab konstitusional dan politik terhadap pembangunan IKN,” tegasnya.
Menutup rapat kerja, Tamsil menyoroti kembali pentingnya menjaga hutan, sungai, dan biodiversitas Kalimantan sebagai penyangga ekologi global. “Kita berada di tanah yang memproduksi oksigen bagi Indonesia bahkan dunia. Karena itu, setiap keputusan pembangunan harus menghormati ekologi,” ujarnya. *** (raihan/sap)
