Jakarta, majalahparlemen.com – Komite III DPD RI menegaskan pentingnya pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional. Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pariwisata, para senator menyoroti isu ketimpangan pembangunan destinasi, tata kelola pariwisata yang lemah, hingga ancaman terhadap masyarakat lokal akibat eksploitasi lahan dan akomodasi ilegal.
Rapat Kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komite III DPD RI, Prof. Dr. Dailami Firdaus, digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (30/4/2025). Turut hadir saat itu Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati.
“Pembangunan pariwisata tidak boleh lagi terpusat di Jawa dan Bali. Potensi daerah timur seperti Papua dan Kalimantan harus diangkat agar ada pemerataan manfaat ekonomi,” tegas Dailami.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Komite III DPD RI dan Kementerian membahas evaluasi atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta program prioritas kementerian tahun 2025. Menteri Pariwisata mencatat, kunjungan wisatawan mancanegara naik 19% pada 2024 dengan 2,2 juta kunjungan. Sementara itu, wisatawan domestik naik 21,7%. Target ke depan: 23,5 juta kunjungan asing dan 1,5 miliar wisatawan lokal pada 2029.
“Pariwisata bukan hanya destinasi, tapi juga lapangan kerja dan investasi. Sejak 2015, investasi tumbuh dari USD 1,1 miliar menjadi USD 3,1 miliar. Tahun lalu saja, sektor ini menyerap 25 juta tenaga kerja,” jelas Widiyanti.
Ia juga memaparkan lima program unggulan Kemenparekraf 2025, yaitu gerakan wisata bersih, digitalisasi pariwisata (tourism 5.0), kuliner naik kelas, event berbasis kekayaan intelektual, dan pengembangan desa wisata sebagai motor pemerataan ekonomi.
Namun, sejumlah persoalan krusial muncul dari daerah. Senator Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, mempertanyakan legalitas desa wisata di tengah konsesi perkebunan dan tambang. “Bagaimana wisata dibangun di atas lahan yang legalitasnya masih konflik? Ini rawan konflik kepentingan,” katanya.
Dari Bali, Senator Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyoroti ironi meningkatnya wisatawan, tetapi okupansi hotel justru menurun. Ia menyebut tumbuhnya akomodasi ilegal, seperti guest house berizin rumah tinggal, sebagai pemicu.
“Kita butuh pengawasan yang ketat. Jangan sampai ekonomi dibangun dengan mengorbankan regulasi dan masyarakat lokal. Pariwisata sharing economy juga harus pastikan keuntungan kembali ke warga, bukan ke investor asing,” ujarnya.
Rapat kerja ini menjadi momen penting untuk merumuskan kebijakan nasional yang lebih berkeadilan, berbasis potensi daerah, dan berpihak pada masyarakat. Komite III DPD RI menegaskan, pariwisata harus menjadi lokomotif pertumbuhan yang inklusif, bukan eksploitatif. *** (raihan/sap)
