Oknum Debt Collector FIF Salah Tagih di Pakansari, Warga Cedera, OJK Diminta Periksa FIF

Cibinong,kab.bogor, majalahparlemen.com — Kesalahan tagih bukan perkara sepele. Ketika gerombolan penagih mendatangi rumah orang yang tidak punya utang, bikin ribut sampai jalan macet, dan warga sampai cedera, itu bukan lagi sekadar salah alamat. Itu bukti prosedur penagihan bobrok, perlindungan konsumen diinjak-injak, dan ada dugaan pidana yang wajib diusut tuntas.

Peristiwa itu meledak di RT 04/RW 06, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (14/11/2026) siang. Sekelompok orang yang mengaku debt collector FIF datang menggeruduk rumah warga untuk menagih. Yang terjadi justru cekcok. Ribut di dalam pekarangan meluber ke tepi jalan raya. Pengendara terpaksa berhenti karena jalan tertutup keributan dan jadi tontonan warga.

Seorang tokoh masyarakat yang datang ke lokasi menegur mereka karena mengacaukan ketertiban umum. Bukannya mereda, para penagih itu malah menantang. “Kami tidak salah. Kalau keberatan, lapor saja ke pihak berwajib, kami tunggu,” kata salah seorang penagih.

Warga pun menghubungi Kapolsek Cibinong. Kapolsek meminta shareloc dan langsung mengerahkan Unit Patroli ke lokasi. Di hadapan polisi, kedok itu terbongkar. Setelah dicek, rumah yang digeruduk itu bukan rumah debitur. Orang yang ditagih bukan orang yang punya utang. Salah nama, salah alamat, salah sasaran. Salah total.

Wartawan senior dari media nasional RI Satu.id, Richard Purba, mengaku heran dan bertanya, bagaimana mungkin sekelompok penagih bisa datang membawa data ngawur dan menagih orang yang tidak bersalah? Siapa yang memberi data itu? Siapa yang memerintahkan mereka bergerak tanpa verifikasi? “Pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan kata maaf di pinggir jalan” kata dia kepada sejumlah jurnalis dan aktivis media sosial di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (15/11/2026).

Ketika Richard Purba melakukan klarifikasi kepada Fajar, Koordinator Debt Collector FIF, Fajar hanya menyatakan permohonan maaf atas keributan anggotanya. Tapi ketika ditanya soal standar penagihan, ia bungkam, tidak bisa menjelaskan apa-apa. Lebih parah lagi, ia mengaku tidak membawa surat tugas resmi dari perusahaan. “Surat tugas kami saya tidak bawa, ada di kantor FIF,” ujarnya.

Penagihan atas nama perusahaan besar, tapi tanpa surat tugas, tanpa dasar yang bisa ditunjukkan. “Ini penagihan model apa” kata Richard Purba, penuh tanda tanya, seraya menambahkan, akibat ulah oknum Debt Collector FIF, korban berinisial N mengalami keseleo pada kaki hingga sulit berjalan normal. Orang tua korban berinisial D mengaku malu karena anaknya dituduh punya tunggakan kredit, padahal tidak benar.

“Warga yang tidak punya utang dipermalukan di depan tetangganya sendiri. Persoalan ini tidak bisa berhenti pada permintaan maaf seorang Koordinator Debt Collector FIF. Ada kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memastikan penagihan berjalan sesuai aturan,” ujar Richard Purba.

Menurut Ricard Purba, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 62 ayat (2), tegas melarang penagihan dengan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan, tekanan fisik maupun verbal, serta melarang penagihan kepada pihak selain konsumen.

“Jika terbukti menagih kepada bukan konsumen, itu adalah pelanggaran. Sanksinya tidak main-main, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha,” kata Ricard Purba.

Karena itu, kata Richard Purba, OJK harus turun tangan. Bukan hanya memeriksa perilaku penagih di lapangan, tetapi membongkar sistemnya: siapa yang memberi perintah, dari mana data debitur berasal, bagaimana verifikasi alamat dilakukan, dan bagaimana manajemen FIF mengawasi penagihnya. Jika perusahaan membiarkan penagih bekerja dengan data salah dan tanpa surat tugas, maka manajemennya pun harus dimintai pertanggungjawaban.

Di sisi pidana, kata Richard Purba, polisi juga tidak boleh diam. Cedera yang dialami korban N juga telah memiliki jejak unsur pidana lewat pemeriksaan medis dan visum et repertum. Karena itu, polisi punya kewajiban untuk menelusuri penyebabnya. Jika ada hubungan sebab-akibat antara tindakan penagih dengan cedera korban, penyidik dapat menguji penerapan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penganiayaan.

Selain itu, kata Richard Purba, polisi juga wajib memeriksa para pelaku keributan yang menyebabkan korban mengalami cedera. Sebab dari rekaman video dan saksi di tempat kejadian perkara, pelaku memaksa masuk ke rumah atau pekarangan tertutup yang diduga secara melawan hukum. “Karena itu, ketentuan Pasal 257 KUHP juga dapat diperiksa oleh penyidik.”

Di lokasi kejadian, sejumlah warga meminta pengurus RT dan RW melaporkan peristiwa ini ke polisi agar tidak berhenti sebagai ribut-ribut yang selesai lewat mediasi.

“Polisi perlu menelusuri identitas seluruh rombongan Debt Collector FIF, siapa yang memberi perintah, dan apa hubungan kerja mereka dengan FIF,” kata Ricard Purba, seraya menambahkan bahwa manajemen FIF juga harus menjelaskan kenapa petugasnya mendatangi rumah yang salah, dan kenapa Koordinator Debt Collectornya tidak bisa menunjukkan surat penugasan saat diminta klarifikasi.

Hingga berita ini disusun, korban berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian dan OJK. Belum ada keterangan resmi dari manajemen FIF mengenai kejadian maupun langkah pertanggungjawaban perusahaan.

Menurut Richard Purba, warga yang tidak punya utang, tidak boleh diperlakukan sebagai debitur. Jika salah tagih sampai menimbulkan keributan dan korban cedera, penagihnya maupun perusahaan yang menugaskannya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. *** (raihan/sap)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *