Mendes Yandri mendorong perusahaan memperluas desa binaan dengan fokus pada air bersih, sanitasi, infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi desa.
Jakarta, majalahparlemen.com — Pemerintah mendorong perusahaan memperluas program desa binaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum terpenuhi di sejumlah wilayah. Fokus yang disebut pemerintah antara lain penyediaan air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), jalan dan jembatan desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyampaikan ajakan tersebut dalam pertemuan dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) dan perusahaan peserta CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menurut Yandri, dukungan perusahaan dapat diarahkan untuk memperkuat pembangunan desa melalui pola kerja sama dengan pemerintah. Ia mengatakan kontribusi tersebut diperlukan agar pemenuhan kebutuhan dasar tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
Air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang ditekankan dalam program tersebut. Pemerintah juga menyebut fasilitas sanitasi, tempat ibadah, jalan dan jembatan sebagai bagian dari kebutuhan infrastruktur dasar yang perlu diperhatikan.
Selain kebutuhan dasar, kolaborasi dengan perusahaan diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Yandri menyebut desa wisata dan produk usaha desa sebagai contoh potensi yang dapat dikembangkan agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa program desa binaan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Pemerintah juga ingin kontribusi perusahaan dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat desa membangun sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Namun, pemerintah belum menyampaikan jumlah desa yang menjadi sasaran perluasan program, wilayah prioritas, besaran kontribusi masing-masing perusahaan, maupun indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut.
Informasi itu penting karena program desa binaan melibatkan sumber daya perusahaan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Tanpa target dan ukuran yang jelas, kontribusi perusahaan akan sulit dibandingkan dampaknya antarwilayah atau dinilai keberlanjutannya.
Sejumlah perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kaltim Nitrate Indonesia, PT PLN Nusantara Power Cirata, PT Pertamina Gas Negara, PT Sumber Daya Arindo, PT Multi Harapan Utama, PT PLN Jawa Timur, PLN Unit Pemeliharaan dan Pertamina Hulu Energi.
Pemerintah menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi mitra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam berbagai program di sejumlah provinsi. Dalam forum itu, perusahaan disebut sepakat untuk terlibat dalam upaya pengembangan desa melalui kolaborasi. *** (fatoni/raihan)
