Jakarta, majalahparlemen.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyerukan agar korporasi negara maupun swasta terus memperkuat peran sosialnya dalam pembangunan desa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Pesan itu disampaikan Yandri saat memberikan penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pembangunan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/9/2025) malam.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kebaikan tidak pernah surut. Masih banyak desa-desa yang menunggu uluran tangan untuk keluar dari ketertinggalan,” ujar Yandri dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan, meski Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masih terdapat lebih dari 10 ribu desa tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi tersebut mencakup keterbatasan akses listrik, internet, sarana pendidikan, air bersih, hingga layanan dasar lainnya.
“Karena itu kami mengajak seluruh korporasi untuk berkolaborasi, bekerja ikhlas, hebat, dan cerdas. Intinya, mari bergandengan tangan membangun desa. Kalau desa bangkit, Indonesia pasti maju,” tegas Yandri.
Menurutnya, pembangunan desa kini memegang posisi strategis dalam agenda nasional. Hal ini tercermin dalam Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dari bawah, mulai dari desa, sebagai kunci mengatasi kemiskinan.
“Desa hari ini adalah ujung tombak pembangunan nasional. Karena itu, BUMN dan perusahaan swasta harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengubah air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan,” tambahnya.
Yandri juga berharap anugerah CSR & PDB Awards dapat menambah motivasi kalangan usaha untuk terus menyalurkan kontribusi nyata di desa-desa. “Semoga bapak dan ibu semakin bersemangat membangun Indonesia dari desa,” katanya.
Acara penganugerahan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Desa PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, serta Kepala BPI Mulyadin Malik. *** (raihan/sap)
