Jusuf Kalla dan Mukhtarudin Sepakat Lindungi Pekerja Migran

Jusuf Kalla dan Mukhtarudin sepakat jadikan jaringan masjid sebagai benteng pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dari edukasi migrasi aman hingga deteksi dini kasus.

Jakarta, majalahparlemen.com — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk menjadikan jaringan masjid sebagai simpul pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) hingga tingkat desa dan keluarga, di Jakarta. Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan DMI yang disaksikan langsung Menteri P2MI, Mukhtarudin dan Ketua Umum DMI, Muhammad Jusuf Kalla di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

“Perlu kami sampaikan bahwa pekerja migran Indonesia ini adalah pejuang-pejuang keluarga. Kental sekali dengan urusan kemanusiaannya. Setelah saya memahami secara substansi dan hakikat keberadaan kementerian ini, ternyata memang kita mengurus orang-orang yang sedang menghadapi berbagai kesulitan,” ujar Menteri P2MI Mukhtarudin di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Konteks kerja sama ini adalah persoalan PMI yang belum selesai. Hampir setiap hari KP2MI menerima pengaduan dari berbagai negara penempatan, termasuk kasus kekerasan. Menteri P2MI Mukhtarudin mengungkapkan, baru-baru ini ada PMI di Hong Kong yang dianiaya, dan sehari sebelumnya ada PMI di Singapura yang juga dianiaya.

“Baru-baru ini dari Hong Kong, dan tadi malam juga dari Singapura ada pekerja migran kita yang dianiaya. Itulah yang kita urus sehari-hari, di samping kita juga memperkuat dari sisi hulunya,” imbuh Menteri Mukhtarudin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada penempatan, tetapi juga memperkuat pelindungan sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah kembali.Langkah itu sejalan dengan transformasi kelembagaan dari BNP2TKI, kemudian BP2MI, menjadi Kementerian P2MI pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Transformasi itu memperkuat posisi kementerian sebagai regulator sekaligus operator dengan berlandaskan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain pelindungan, pemerintah mendorong pergeseran PMI dari keterampilan rendah menuju keterampilan menengah dan tinggi.Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan, orientasi penempatan kini semakin diarahkan pada sektor formal dan profesional. Pergeseran itu terlihat dari meningkatnya minat generasi muda, termasuk lulusan SMA, SMK, hingga sarjana, untuk bekerja ke luar negeri.

“Jadi sekarang sudah mulai ada pergeseran. Bahkan, minat anak-anak muda yang terdidik, SMA, SMK, bahkan sarjana, sudah banyak yang berminat mengikuti program kita untuk bekerja ke luar negeri,” jelas Mukhtarudin.

Berdasarkan data SIP2MI per 15 November 2026, terdapat 276.524 posisi peluang kerja luar negeri. Sebanyak 73.122 posisi telah terserap, sementara 203.402 peluang masih terbuka.Untuk menjawab kebutuhan itu, pemerintah mengakselerasi program prioritas nasional SMK Go Global dengan target menyiapkan 500.000 tenaga kerja terampil selama 2026-2029. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, bahasa, dan sertifikasi.

Sementara itu, data SISKOP2MI periode Januari hingga 15 November 2026 mencatat KP2MI telah memfasilitasi 324.650 layanan penempatan PMI. Negara tujuan utama meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Kontribusi PMI terhadap ekonomi nasional tercermin dari remitansi yang mencapai Rp288 triliun pada 2025, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Umum DMI, Muhammad Jusuf Kalla menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, masjid memiliki jaringan sosial yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi peluang kerja luar negeri sekaligus membina calon PMI.Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu mengatakan, perubahan demografi di sejumlah negara maju, terutama Jepang dan Taiwan, membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia.

“Minggu lalu saya dari Taiwan dan saya melihat begitu banyak warga kita di hotel bisa dilayani pelayan Indonesia. Makan di restoran juga pelayannya orang Indonesia. Semuanya muda-muda dan mereka merasa senang,” ujar JK.

Menurutnya, sejumlah negara maju menghadapi penurunan jumlah penduduk akibat rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lanjut usia. Kondisi itu mendorong kebutuhan tenaga kerja asing.
Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla juga menyoroti peluang investasi dari Taiwan dan Jepang yang membutuhkan PMI dalam jumlah besar. Salah satu contohnya adalah investasi perusahaan semikonduktor di Batam yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

“Ini kesempatan yang baik untuk kita mengisi kekosongan itu. Karena itu, kita harus menyiapkan pekerja yang baik dan memiliki keterampilan,” kata JK.

Terkait kerja sama dengan KP2MI, JK menilai jaringan masjid dapat menjadi saluran efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jumlah masjid di Indonesia mencapai sekitar 800.000.”Masjid di Indonesia kurang lebih 800.000. Tentu tidak semuanya mampu, tetapi kita bisa bekerja sama dalam pelatihan. Masyarakat setempat bisa memberikan pemahaman karena setiap Jumat masyarakat bertemu di tempat yang sama,” ungkap JK.

Melalui MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI, kedua pihak menyepakati enam bidang kerja sama. Pertama, sinergi program Desa Migran EMAS dengan jejaring DMI sebagai simpul layanan pemberdayaan PMI dan keluarga. Kedua, penyebarluasan informasi dan edukasi migrasi aman, termasuk peluang kerja, prosedur penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan dengan memanfaatkan masjid sebagai pusat edukasi komunitas.

Ketiga, penyusunan materi dan peningkatan kapasitas melalui modul pemberdayaan, seminar, serta lokakarya bagi PMI. Keempat, pemberdayaan ekonomi dan literasi remitansi melalui edukasi pengelolaan keuangan, pemanfaatan remitansi, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan usaha produktif bagi PMI dan keluarganya. Kelima, penguatan ketahanan keluarga PMI melalui edukasi pengasuhan anak (parenting), pendampingan keluarga, serta penguatan nilai sosial dan keagamaan. Keenam, deteksi dini dan penanganan permasalahan PMI melalui jaringan DMI, termasuk identifikasi persoalan PMI dan keluarganya, serta fasilitasi pemulangan dan rehabilitasi bagi PMI bermasalah.

Menteri P2MI Mukhtarudin berharap, kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan pelayanan negara hingga ke lingkungan masyarakat paling dekat dengan calon PMI. *** (fatoni/raihan)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *