Seoul, majalahparlemen.com — Lee Jae-myung resmi dilantik sebagai Presiden Republik Korea dalam upacara pengambilan sumpah di Majelis Nasional, Seoul, Rabu (4/6/2025) pagi. Dalam pidato perdananya, Lee menegaskan komitmennya untuk membangkitkan ekonomi nasional dan memulihkan demokrasi pasca-krisis politik akibat pemakzulan Presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol.
“Saat ini bukan hanya soal pergantian kekuasaan. Ini adalah awal dari pemulihan demokrasi, persatuan nasional, dan kebangkitan ekonomi,” kata Lee dalam pidato kenegaraan yang disiarkan secara langsung.
Lee mengambil alih kepemimpinan di tengah bayang-bayang ekonomi Korea Selatan yang lesu, dengan proyeksi pertumbuhan hanya 0,8 persen—angka terendah sejak pandemi COVID-19 tahun 2020. Ia juga menghadapi tantangan besar dalam menyatukan kembali masyarakat yang terpolarisasi akibat krisis politik akhir 2024, saat Yoon mendeklarasikan darurat militer dan diberhentikan oleh parlemen.
Dalam pidatonya, Lee juga membuka peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.
“Betapapun mahalnya, perdamaian lebih baik daripada perang,” ujarnya, menegaskan arah kebijakan luar negerinya yang mengedepankan diplomasi.
Langsung Menjabat Tanpa Masa Transisi
Komisi Pemilihan Nasional Korea Selatan secara resmi menetapkan Lee sebagai presiden terpilih pada pukul 06:21 pagi waktu setempat (pukul 21:21 WIB). Sesuai konstitusi, Lee langsung menjabat tanpa masa transisi karena negara sebelumnya dipimpin oleh pelaksana tugas presiden.
“Komisi menyatakan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat sebagai Presiden Republik Korea,” ujar Ketua Komisi Pemilihan, Roh Tae-ak.
Biasanya, presiden Korea Selatan memiliki masa transisi selama 60 hari. Namun kondisi luar biasa kali ini mempercepat proses peralihan.
Dari Buruh Pabrik ke Istana Kepresidenan
Kisah hidup Lee menjadi inspirasi nasional. Terlahir dari keluarga miskin, Lee harus bekerja di pabrik sejak usia muda dan mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat permanen pada lengannya. Dalam titik terendah hidupnya, Lee bahkan sempat mencoba mengakhiri hidupnya.
Namun ia bangkit, meraih beasiswa penuh ke Universitas Chung-Ang, dan menjadi pengacara hak asasi manusia. Karier politiknya dimulai pada 2005, dan ia sempat menjabat sebagai Wali Kota Seongnam serta Gubernur Provinsi Gyeonggi.
Lee pernah kalah tipis dari Yoon dalam Pilpres 2022—selisih terkecil dalam sejarah pemilu Korea Selatan. Ia juga sempat tersandung kasus hukum terkait dugaan korupsi dan pelanggaran pemilu, namun seluruh tuduhan dibantahnya. Dengan status presiden, proses hukum kini ditangguhkan hingga akhir masa jabatannya pada 2030.
Kandidat Konservatif Akui Kekalahan
Kandidat konservatif Kim Moon Soo secara terbuka mengakui kekalahan dalam pemilu darurat ini dan mengucapkan selamat kepada Lee.
“Saya menerima dengan rendah hati keputusan rakyat,” kata Kim dalam konferensi pers, Rabu pagi.
Dengan lebih dari 86 persen suara yang telah dihitung, Lee memimpin dengan 48 persen suara, unggul cukup jauh dari Kim yang meraih 42,7 persen.
Pemilu Darurat Akibat Krisis Politik
Pemilihan presiden ini digelar secara mendadak setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan pada akhir 2024. Langkah darurat militer yang diambil Yoon memicu gelombang protes besar dan memperdalam krisis konstitusional. Parlemen kemudian mencabut mandatnya, dan pemilu baru digelar untuk memulihkan stabilitas pemerintahan.
Sekitar 44,4 juta warga Korea Selatan memberikan suara di 14.295 TPS. Antusiasme publik tercermin dari tingginya partisipasi pemilih, meskipun berlangsung di tengah bayang-bayang konflik politik dan ketidakpastian ekonomi.
Dalam penutup pidatonya, Lee menyatakan bahwa hari pelantikannya bukan hanya titik awal bagi dirinya, tapi bagi seluruh bangsa.
“Saya tidak akan mengecewakan harapan rakyat kita. Ini awal baru untuk semua,” tandasnya. *** Sumber : DW (irvan/sap)
