Ketua DPD RI menekankan penguatan kebijakan pascabencana usai kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi banjir Sumatera, termasuk pemulihan, mitigasi, dan koordinasi pusat-daerah.
Jakarta, majalahparlemen.com — Momentum kehadiran Presiden di wilayah terdampak bencana saat perayaan Idul Fitri dinilai mencerminkan pendekatan kebijakan yang menempatkan respons kemanusiaan dan pemulihan pascabencana sebagai bagian dari agenda prioritas nasional. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan, dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyampaikan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto yang melaksanakan salat Idul Fitri bersama warga terdampak banjir di Aceh Tamiang mencerminkan pendekatan langsung pemerintah dalam merespons situasi krisis di daerah.
Dalam keterangannya di Masjid Istiqlal Jakarta, Sabtu (21/3/2026), ia menekankan bahwa kehadiran tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam menangani bencana, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan berkelanjutan.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir 2025 tercatat berdampak pada berbagai sektor, termasuk permukiman, infrastruktur dasar, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam situasi tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan berjalan efektif dan merata.
Sultan menilai bahwa fase pemulihan pascabencana memerlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi, tidak hanya pada perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Dalam hal ini, peran kementerian teknis serta pemerintah daerah menjadi krusial, terutama dalam mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan layanan publik.
Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai perlu disalurkan secara tepat sasaran dan transparan untuk menjawab kebutuhan daerah. Pengawasan terhadap implementasi program rehabilitasi juga disebut penting guna memastikan efektivitas penggunaan sumber daya.
Ia juga menyinggung bahwa kejadian banjir berulang di sejumlah wilayah menunjukkan perlunya penguatan kebijakan mitigasi bencana, termasuk penataan tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, serta peningkatan sistem peringatan dini. Pendekatan ini dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Momentum kunjungan Presiden ke lokasi terdampak dinilai sebagai bagian dari pendekatan kebijakan yang mengedepankan aspek kemanusiaan dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, Sultan menekankan bahwa efektivitas kebijakan tetap bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. *** (raihan/sap)
