Jakarta, majalahparlemen.com — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) menegaskan komitmen membangun Indonesia dari desa. Kedua lembaga menilai desa adalah fondasi utama bangsa sekaligus bantalan yang terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi saat krisis.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Menurut dia, desa tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan kementerian dan lembaga lain.
“Intinya, Kemendes ini bukan superman tapi superteam. Hampir semua Kementerian/Lembaga punya program di desa. Karena itu, salah satu dari 12 rencana aksi kami adalah memperkuat koordinasi dan konsolidasi program lintas kementerian agar dampaknya lebih terasa di desa,” kata Yandri saat audiensi dengan peserta dan pengajar Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) P3N XXVI TA 2025 Lemhanas RI di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Rencana aksi tersebut merupakan turunan dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah. Fokus program mencakup pengembangan potensi desa, ketahanan pangan, energi, air, hingga pengawasan ketat penggunaan dana desa. Selama sepuluh tahun terakhir, dana desa yang telah dikucurkan pemerintah mencapai Rp680,68 triliun.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus Ketua Kelompok Peserta SSDN P3N XXVI Lemhanas RI, Husnul Khotimah, menegaskan penguatan desa adalah kunci kekuatan nasional.
“Desa adalah ujung tombak. Mustahil Indonesia bisa kuat kalau desanya lemah. Jika desa kuat, maka pertahanan nasional pun kuat. Itu sebabnya kolaborasi Kemendes dengan Lemhanas sangat strategis,” ujarnya.
Para tenaga ahli Lemhanas sepakat, desa memiliki keunikan sekaligus keunggulan mulai dari batas wilayah, adat istiadat, hingga budaya lokal. Karakteristik tersebut dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus menghapus kemiskinan.
Selain itu, intervensi program lintas kementerian dinilai penting agar kepala desa dan masyarakat lebih bersemangat melakukan perubahan. Setiap rupiah yang masuk ke desa, kata Yandri, harus digunakan secara tepat dan efektif agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Hadir mendampingi Menteri Yandri dalam pertemuan itu antara lain Inspektur Jenderal Teguh, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Kepala BPI Mulyadin Malik. Sedangkan dari Lemhanas hadir sejumlah tenaga ahli dan peserta SSDN, di antaranya Umar Fathurrohman, Sedarnawati Yasni, Wanito Eko Sulistyo, Rizki Maulana, Husnul Khotimah, dan Erna Fauziah. *** (raihan/sap)
