Majalah Parlemen, Jakarta. Meskipun Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL TB) Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang ditempatkan di seluruh kecamatan di Indonesia sudah bekerja dengan baik, namun di tahun 2018 ini sudah empat bulan honor mereka belum juga dibayarkan.

Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Dr. H. Ajiep Padindang,SE.,MM.– menerima laporan tersebut dari Sekjen Forum Komunikasi THL TB POPT Nusantara, Muh Aidil Haiyah. “Mereka menyampaikan keluhan dan aspirasinya, agar anggota DPD RI dapat memperjuangkan hal tersebut, terutama kepada Menteri Pertanian,” kata Ajiep ketika ditemui Majalah Parlemen di ruang kerjanya di Lantai 3 Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/04/2018).

Menurut Ajiep, tenaga bantu POPT yang jumlahnya puluhan ribu dengan kualifikasi pendidikan di bidang pertanian mempunyai peranan yang sangat besar dalam mensukseskan program swasembada pangan sekaligus menjadi ujung tombak keberhasilan pengendalian OPT di lapangan.

Para tenaga bantu POPT, kata Ajiep, secara rutin bertugas melakukan pengamatan OPT secara baik, sehingga diperoleh laporan serangan OPT secara lebih akurat dan kontinyu. “Sangat disayangkan, kalau mereka sudah bekerja dengan baik, namun sudah empat bulan mereka belum menerima honor,” kata senator yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Ajiep menilai, Menteri Pertanian terlambat merespon persoalan tersebut. “Saya minta agar hal ini menjadi perhatian serius Menteri Pertanian. Ini kan tugas Menteri Pertanian untuk memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan agar melakukan pembinaan, termasuk memfasilitasi penyediaan biaya operasional dan honorarium bagi THL Tenaga Bantu POPT,” kata Ajiep seraya menambahkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini kepada koleganya di Komite II DPD RI yang membidangi pertanian untuk ditindaklanjuti.

Dalam pandangan Ajiep, mestinya Menteri Pertanian cepat memperhatikan nasib THL TB POPT, jangan hanya cepat merealisir kegiatan yang sedikit berbau politis. Ada dugaan, belakangan ini Menteri Pertanian membuat kegiatan dengan menumpang misi politiknya terutama dalam perhelatan Pilkada Tahun 2018. Di Sulawesi Selatan misalnya, ada kegiatan pelatihan kelompok tani, tapi setiap materi diselipkan pesan politik terhadap pasangan calon gubernur tertentu.

Jadi, kata Ajiep, jangan kegiatannya bernada kampanye terselubung. Justru yang dikorbankan adalah THL TB POPT yang honornya belum dibayarkan hingga empat bulan terakhir ini. Selain itu, mestinya THL TB POPT ini bisa diangkat sebagai PNS, karena mereka sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga kontrak yang sebelumnya pernah dijanjikan untuk diangkat menjadi PNS. *** (nas/sap)