Nihayatul Wafiroh Temui Ribuan Guru, Perjuangkan Aspirasinya

Majalah Parlemen, Jakarta. Anggota Komisi II DPR, Nihayatul Wafiroh berkomitmen memperjuangkan nasib guru di seluruh Indonesia. Hal itu ia tekankan usai menemui ribuan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Ribuan guru itu menuntut pemerintah untuk menyetarakan seluruh profesi guru yang ada di Indonesia.

“Selama ini, kepentingan mereka tidak diakompodir oleh pemerintah, karena selama ini yang banyak diakomodir oleh pemerintah adalah guru-guru negeri. Saya sepakat tidak adanya pengotak-ngotakan guru swasta atau negeri, karena visi yang sama untuk mercerdaskan anak bangsa,” tegas Nihayatul di hadapan ribuan guru.

Politisi Fraksi PKB itu juga memberikan peluang kepada guru untuk memberikan masukan pada revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Diketahui, salah satu poin revisi yang mendapat kritik dari para guru adalah pengangkatan tenaga guru honorer yang telah bekerja di institusi atau lembaga pemerintah menjadi PNS.

“Mereka mengkiritisi UU ASN, yang mengakomodir guru-guru di instansi pemerintah. Padahal mereka tidak mengabdi di instansi pemerintah, namun tetap di lembaga pendidikan. Mereka juga guru, tidak ada bedanya antara guru negeri dan swasta. Guru-guru swaasta tidak bisa didiskriminasi,” tandas politisi dapil Jawa Timur itu.

Nihayatul menambahkan, berbagai aspirasi dan masukan dari guru terkait revisi UU ASN akan ia sampaikan pada rapat Panja RUU ASN di Baleg. “Saya akan memberikan draf terakhir RUU ASN, sehingga mereka dapat memberikan masukan pasal mana saja yang tidak mengakomodir mereka. Kalau kita tidak memberikan kesejahteraan pada pendidik, bagaimana kita berharap pendidikan kita akan maju,” tutup politisi yang juga Anggota Baleg itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PGSI Moh Fatah Yasin mengatakan, pihaknya memperjuangkan nasib guru di seluruh Indonesia, terutama guru swasta, yang hingga saat ini belum juga optimal. “Selama ini pemerintah masih mengotak-ngotakan guru negeri dan swasta. Padahal mereka sama-sama guru, sama-sama berusaha mencerdaskan anak bangsa,” kata Fatah.

Meskipun saat ini kebijakan pemerintah dengan mengikutsertakan guru-guru swasta dalam program sertifikasi untuk memperoleh tunjangan profesi ditambah dengan subsidi tunjangan fungsional, namun faktanya masih terasa jauh dari kesetaraan. Menurut Fatah, guru-guru swasta seharusnya juga dapat memperoleh kondisi kerja dan perlindungan yang lebih baik sebagaimana yang diperoleh guru-guru PNS selama ini.

“Kami berharap DPR RI turut menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi kami. Perlu perubahan untuk menata kembali posisi guru swasta agar setara dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan di Indonesia,” tegas Fatah. *** (nas/sap)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *