Jakarta, majalahparlemen.com – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendesak Kementerian Pertahanan untuk mengkaji ulang rencana pembangunan empat batalyon TNI baru di bawah wilayah Kodam Iskandar Muda. Ia menilai, rencana ini berpotensi bertentangan dengan semangat perdamaian Aceh dan tidak sejalan dengan kebutuhan aktual daerah.

Pernyataan ini disampaikan Haji Uma menyusul pertemuan antara para pelaksana pembangunan batalyon dengan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Niko Fahrizal, di Balee Sanggamara, Makodam Iskandar Muda, Jumat (25/4/2025).

“Kita mendapat banyak masukan dari masyarakat sipil Aceh yang menyoroti rencana ini. Mengingat sensitivitas Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus hasil perjanjian damai, pembangunan batalyon baru sebaiknya dikaji ulang,” tegas Haji Uma dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ia mengingatkan, Aceh adalah daerah istimewa yang memperoleh status khusus berdasarkan MoU Helsinki—sebuah kesepakatan damai historis antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setiap kebijakan pertahanan yang menyangkut wilayah Aceh, kata Haji Uma, semestinya mempertimbangkan butir-butir dalam perjanjian tersebut.

Lebih jauh, Haji Uma menilai situasi keamanan di Aceh saat ini sudah sangat kondusif. Alih-alih menambah kekuatan militer, ia mendorong penguatan peran TNI dalam bidang pembinaan teritorial serta kontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

“Penambahan batalyon bukanlah prioritas. Yang lebih penting adalah meningkatkan peran TNI dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh melalui pendekatan humanis dan pembangunan,” ujarnya.

Dengan narasi damai yang terus tumbuh di Aceh, Haji Uma berharap pemerintah pusat tidak mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan keresahan atau persepsi negatif di tengah masyarakat. *** (raihan/sap)