Karawang, majalahparlemen.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto secara resmi meluncurkan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) di Situ Cipule, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (28/6/2025). Peluncuran ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria dan para pemangku kepentingan strategis dalam pembangunan pedesaan.
Yandri menegaskan, peluncuran IRID adalah langkah awal menuju terwujudnya desa-desa berketahanan iklim di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya, mantan Wakil Ketua MPR RI itu menekankan bahwa desa harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Kita ingin desa mampu menghadapi risiko iklim secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu, kapasitas desa perlu diperkuat agar tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit dan tumbuh dalam situasi krisis iklim,” ujar Yandri.
Ia juga menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa tahun 2025 dapat diarahkan untuk mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mulai dari pengelolaan air, pertanian berkelanjutan, hingga penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Menurut Yandri, IRID bukan sekadar alat ukur risiko cuaca, melainkan juga peta jalan pembangunan desa yang adaptif terhadap perubahan lingkungan global.
“Kalau kita tidak bisa panen karena gagal iklim, bangsa ini akan menghadapi krisis pangan. Ketahanan pangan adalah fondasi bangsa, dan IRID adalah langkah antisipatif ke arah sana,” tegasnya.
Ia menyebut IRID sebagai pintu masuk untuk berbagai program lanjutan seperti Desa Tangguh Iklim, Desa Bebas Sampah, dan Desa Ekonomi Hijau.
Anggota DPR RI, Verrell Bramasta, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap peluncuran IRID. Ia menilai IRID sebagai inovasi penting yang sangat relevan dengan kebutuhan desa saat ini, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem.
“IRID akan menjadi alat bantu bagi kepala desa dan petani untuk mengambil keputusan berbasis data,” kata Verrell.
Dukungan juga datang dari lembaga internasional. Senior Specialist Development dari World Bank, Jessica Ludwig Maarof, menyambut baik inisiatif ini dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk menjembatani pembangunan lokal dengan agenda global perubahan iklim.
Dalam rangka memperkuat implementasi IRID, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDT dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Kesepakatan ini akan mengintegrasikan Sistem Informasi Desa (SID) dengan sistem IRID, sehingga pemetaan risiko iklim dapat dijalankan secara digital, real-time, dan berbasis lokasi.
Sebagai bagian dari kampanye lingkungan, Mendes Yandri, Wamendes Ahmad Riza Patria, Verrell Bramasta, Wakil Bupati Karawang Maslani, serta para tamu undangan melepas bibit ikan nila ke Situ Cipule sebagai simbol pemulihan ekosistem air.
Acara ini juga dihadiri para kepala desa se-Kabupaten Karawang, penggiat desa, serta sejumlah pejabat Kementerian Desa, antara lain Sekjen Taufik Madjid, Kepala BPI Mulyadin Malik, Dirjen PPDT Samsul Widodo, dan Plt Kepala Pusat P3MD Hasman Maani. *** (raihan/sap)
