Gus Hilmy: Badak Mau Dipindah, Perairan Ujung Kulon Malah Jadi Wilayah Tambang

Anggota DPD RI, Gus Hilmy mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mewacanakan pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon, sementara perairan sekitarnya ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Pemerintah sedang menyelamatkan apa?

Jakarta, majalahparlemen.com — Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad mempertanyakan kebijakan pemerintah terhadap Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, setelah perairan di sekitar habitat badak Jawa itu ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Pertanyaan itu muncul karena pemerintah di saat yang sama mewacanakan pemindahan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, dengan alasan ancaman tsunami.

“Pemerintah menyatakan Ujung Kulon menghadapi ancaman tsunami sehingga sebagian badaknya perlu dipindahkan. Tetapi, mengapa perairan di sekitar habitatnya justru masuk wilayah usaha pertambangan?” kata Anggota Komite II DPD RI itu dalam keterangan tertulis kepada media, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Konteks masalahnya adalah Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat badak Jawa di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan September 2025, populasinya hanya tersisa 87-100 individu. Di sisi lain, perairan sekitar kawasan itu masuk dalam peta WUP mineral logam yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada 12 Februari 2026.

Menurut Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut, penetapan WUP memang belum berarti izin tambang. Namun pemerintah wajib menjelaskan dasar, lokasi, dan konsekuensinya sejak awal.”Jangan berlindung di balik penjelasan bahwa WUP belum merupakan izin tambang. Justru sejak penetapan wilayahnya, pemerintah harus memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi,” tegas Gus Hilmy.

Anggota Komite II DPD RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup itu meminta Kementerian ESDM membuka koordinat WUP dan mencocokkannya dengan peta batas serta zonasi Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan itu memiliki luas 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Daratannya mencakup Semenanjung Ujung Kulon, Gunung Honje, Pulau Panaitan, Pulau Peucang, dan Kepulauan Handeuleum.

Gus Hilmy mengingatkan, PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 113 ayat (5) mengatur Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan konservasi laut tidak diberikan untuk kegiatan pertambangan terbuka, baik di dalam maupun di luar zona inti. Selain itu, Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024 melarang kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam.

“Kalau wilayah WUP tersebut bersinggungan dengan kawasan konservasi laut, bagaimana pemerintah menjamin tidak ada pelanggaran? Ujung Kulon bukan sekadar tempat hidup badak. Ini satu kesatuan ekosistem darat dan laut,” tutur Gus Hilmy.

Terkait wacana pemindahan badak, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyampaikan rencana itu dalam forum COP31 di Antalya, Turki. Gus Hilmy menilai wacana itu belum memiliki urgensi.

Menurutnya, badak Jawa memiliki cara bertahan sendiri dalam menghadapi situasi alam.”Kekhawatiran tentang tsunami melanda kawasan hutan tersebut sungguh menggelikan, dan tidak ada urgensinya sama sekali. Jangan disamakan dengan manusia,” tegas Gus Hilmy.

Ia juga meminta pemerintah membuka keterlibatan investor dan lembaga donor internasional dalam pembiayaan pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa. “Siapa investornya? Berapa nilai pendanaannya? Apa bentuk kerja samanya? Semua harus dibuka. Konservasi tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kepentingan bisnis yang tidak transparan,” kata Gus Hilmy.

Gus Hilmy mencontohkan dampak pascatambang yang tidak direstorasi di sejumlah daerah, seperti bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur dan Selatan, bekas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung, bekas tambang nikel di Sulawesi Tenggara, dan bekas tambang emas di Sulawesi Utara.

Ia juga menyoroti riwayat pertambangan emas Cibaliung, Pandeglang, yang pernah dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Antam. “Kita tidak sedang menuduh pemindahan badak berkaitan langsung dengan kepentingan tambang. Tetapi, ketika ada wacana pemindahan satwa, penetapan WUP, dan riwayat pertambangan emas di sekitar kawasan yang sama, pemerintah wajib memberikan penjelasan,” pungkas Gus Hilmy. *** (raihan/sap)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *