
Serang, majalahparlemen.com — Kebutuhan perumahan layak huni di desa masih menjadi persoalan besar, padahal desa juga membutuhkan penggerak ekonomi agar warganya sejahtera. Dua persoalan itu yang ingin dijawab sekaligus melalui Kredit Program Perumahan (KPP).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan KPP dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus diwujudkan melalui penguatan ekosistem dan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi, terutama di wilayah perdesaan.
“Kita ingin pastikan bahwa program Pak Presiden Prabowo harus kita dukung. Karena antara KPP dan ekonomi kerakyatan, itu adalah ekosistem yang harus kita bangun, terutama di desa-desa. Karena kalau desanya maju, maka Indonesia akan maju,” kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi arahan pada agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Wilayah Banten, kolaborasi antara Kementerian PKP – BP Tapera BRI, di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Mendes Yandri menilai, pembangunan ekosistem tersebut menjadi salah satu kunci dalam mendorong kemajuan desa sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.Menurutnya, kemajuan 75.266 desa di Indonesia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Pemerataan pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas hunian menjadi indikator penting terwujudnya Indonesia maju dan sejahtera.
Pemerataan pembangunan itu juga harus memastikan masyarakat desa memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, energi, dan perumahan layak huni. Dengan demikian, kemajuan desa tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Jumlah desa banyak bapak-ibu, ada 75.266, kalau semua desa ini mandiri, semua desa ini maju, ekonominya bergerak dengan baik, perumahannya layak huni, maka sejatinya kita mengatakan Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 insyaallah akan tercapai,” papar Menteri asal Bengkulu Selatan ini.
Mendes Yandri juga menegaskan komitmen Kementerian Desa dalam memperluas manfaat Program KPP bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di berbagai pelosok wilayah. Program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara lebih luas, mengingat kelompok masyarakat perdesaan menjadi salah satu penerima manfaat yang paling membutuhkan dukungan program tersebut.
“Kami dari Kementerian Desa, dengan program KPP ini masyarakat desa banyak sekali terbantu. Jadi yang memerlukan ini tentu yang paling banyak masyarakat desa,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan itu Menteri PKP, Maruarar Sirait, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Wagub Banten, Dimyati Natakusumah, dan Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah. Mendes Yandri didampingi Dirjen PEID Kemendes PDT, Tabrani. *** (fatoni/raihan)























































