Pemkab Manokwari akan mereplikasi program Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Menteri Transmigrasi dan Bupati meninjau olahan matoa di Dindey.
Manokwari, majalahparlemen.com — Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menyiapkan langkah lanjutan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi setelah program Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi berakhir.
Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah buah matoa di Kampung Dindey, Distrik Warmare. Komoditas tersebut tidak lagi hanya diarahkan untuk dijual sebagai buah segar, tetapi dikembangkan menjadi berbagai produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman bersama Bupati Manokwari, Hermus Indou meninjau langsung hasil pengembangan buah matoa tersebut di Kampung Dindey, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Sabtu (12/9/2026).
Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya melihat langsung hasil pendampingan Tim Ekspedisi Patriot dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya terhadap masyarakat setempat.
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan program tersebut setelah masa pelaksanaan Ekspedisi Patriot selesai. Pemkab Manokwari akan mempelajari hasil riset dan pendampingan yang telah dilakukan untuk kemudian direplikasi sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
“Program Ekspedisi Patriot Kementrans yang dilaksanakan tim dari Universitas Airlangga dua bulan lagi berakhir, dan kami akan lanjutkan,” kata Hermus Indou.
Tim Ekspedisi Patriot Unair mengembangkan buah matoa dengan pendekatan hilirisasi sederhana di tingkat kampung.
Dosen Unair, Zamal Nasution mengatakan buah matoa di Kampung Dindey telah diolah menjadi sejumlah produk turunan, antara lain dodol, selai, es krim, stik renyah, kacang, teh herbal, hingga sambal dengan cita rasa pedas manis.
Pengolahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil panen sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Program pemberdayaan itu melibatkan 18 perempuan dari masyarakat Suku Arfak di Kampung Dindey. Sebelum mendapatkan pendampingan, mereka selama ini lebih banyak menjual hasil panen matoa dalam bentuk buah segar.
Pendapatan mereka dari penjualan tersebut rata-rata sekitar Rp700 ribu per bulan. Dengan pengolahan menjadi berbagai produk turunan, Tim Ekspedisi Patriot memproyeksikan pendapatan dapat meningkat hingga sekitar Rp2,4 juta per bulan.
“Melalui pengolahan matoa menjadi produk turunan, kami proyeksi pendapatan per bulan bisa mencapai Rp2,4 juta,” ujar Zamal.
Perhitungan tersebut menunjukkan peluang peningkatan nilai ekonomi komoditas melalui proses pengolahan. Masyarakat tidak harus hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi dapat memperoleh tambahan pendapatan dari proses produksi, pengemasan, dan pemasaran produk.
Pendampingan yang dilakukan Tim Ekspedisi Patriot tidak berhenti pada pengolahan matoa. Generasi muda di Kampung Dindey juga diberikan pelatihan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk olahan matoa kepada konsumen di luar kampung.
Penguatan kapasitas produksi juga dilakukan melalui pendampingan kemasan agar produk lebih siap dipasarkan. Masyarakat turut difasilitasi dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta diarahkan memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Langkah tersebut penting karena peningkatan produksi harus diikuti dengan aspek legalitas, keamanan pangan, kualitas produk, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar.
Menurut Zamal, proses hilirisasi mulai membuka peluang masuknya produk olahan matoa ke pasar yang lebih luas. “Hilirisasi sederhana di tingkat kampung mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Sekarang, ada satu toko ritel modern di Manokwari yang siap menerima produk olahan matoa,” ujarnya.
Hermus mengatakan, pengembangan matoa di Kampung Dindey menjadi salah satu contoh yang dapat dipelajari dalam penyusunan program lanjutan pemerintah daerah.
Menurut dia, penetapan empat distrik sebagai lokasi Ekspedisi Patriot 2026 dilakukan berdasarkan potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.
Potensi tersebut mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan berbagai sektor lain yang dapat dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Manokwari tidak ingin pendampingan berhenti ketika program Ekspedisi Patriot selesai. Pemerintah daerah akan melakukan identifikasi lebih dahulu mengenai kebutuhan modal, sarana dan prasarana produksi, serta berbagai dukungan yang diperlukan masyarakat untuk mengembangkan usaha.
“Jadi mulai dari hulunya kami akan perkuat, tetapi tentu pemerintah daerah juga butuh dukungan pemerintah pusat agar bisa maksimal,” kata Hermus.
Pemkab juga berencana membantu masyarakat yang menghadapi kendala dalam memperoleh modal usaha maupun sarana pendukung produksi.
“Kami akan bantu kesulitan masyarakat memperoleh modal usaha maupun sarana prasarana produksi,” ujarnya. *** (raihan/sap)
