Ekonomi Korsel Melambat, Peluang PMI ke Gyeongnam Masih Terbatas

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani menyebut, perlambatan ekonomi Korea Selatan membatasi peluang penempatan pekerja migran Indonesia di Gyeongnam, sementara pemerintah menyiapkan SDM melalui Program SMK Go Global.

Jakarta, majalahparlemen.com — Permintaan tenaga kerja migran Indonesia ke sejumlah negara tujuan masih dipengaruhi kondisi ekonomi global. Ketika aktivitas industri di negara mitra belum sepenuhnya pulih, peluang penempatan pekerja migran ikut melambat meski kebutuhan tenaga kerja dalam jangka panjang diperkirakan tetap ada.

Situasi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani dengan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Gyeongnam, Hwang Geuk Jae di Jakarta, Senin (20/7/2026). Pertemuan itu dilakukan sebagai tindak lanjut komunikasi antara Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Gyeongnam terkait peluang kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia.

Christina mengatakan, pemerintah ingin memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan rencana kerja sama setelah adanya pergantian kepala kantor perwakilan Provinsi Gyeongnam di Jakarta, termasuk prospek penempatan pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Gyeongnam, perlambatan ekonomi di Korea Selatan masih berlangsung. Aktivitas industri belum sepenuhnya pulih dan kenaikan tarif pajak turut memengaruhi kondisi dunia usaha sehingga kebutuhan terhadap pekerja migran belum mengalami peningkatan.

Menurut Christina, situasi tersebut berdampak langsung pada peluang penempa tan pekerja migran Indonesia di Provinsi Gyeongnam, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan industri, termasuk sektor galangan kapal (shipbuilding).

Selain faktor ekonomi, Christina menjelaskan bahwa skema Visa Metropolitan, yang sebelumnya diproyeksikan menjadi salah satu jalur penempatan pekerja migran Indonesia di sektor shipbuilding, juga belum dapat dijalankan. Program tersebut saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian Kehakiman (Ministry of Justice) Republik Korea sebagai otoritas penerbit visa bagi pekerja asing.

Selama proses evaluasi berlangsung, pelaksanaan program untuk sementara ditangguhkan. Christina mengatakan Kementerian P2MI akan terus memantau perkembangan kebijakan tersebut melalui komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Gyeongnam.

Di tengah terbatasnya peluang penempatan saat ini, Kementerian P2MI tetap mempersiapkan tenaga kerja melalui Program SMK Go Global, yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kompetensi masyarakat melalui pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja di luar negeri, termasuk Korea Selatan.

Christina menilai, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting agar Indonesia siap memenuhi kebutuhan industri ketika kondisi ekonomi Korea Selatan membaik dan permintaan tenaga kerja kembali meningkat. Menurutnya, pekerja migran yang kompeten dan memiliki sertifikasi sesuai kebutuhan industri akan lebih mudah terserap saat pasar tenaga kerja kembali berkembang.

Ia menambahkan, Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Gyeongnam akan terus menjaga komunikasi untuk memantau perkembangan kebutuhan tenaga kerja maupun perubahan kebijakan pemerintah Korea Selatan yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia. *** (raihan/sap)