Majalah Parlemen, Jakarta. Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung menanggapi gerakan #2019GantiPresiden yang mulai menggeliat di masyarakat.
Akbar menilai, hal itu sebagai hal yang wajar. Mengingat masih ada beberapa partai politik yang belum mendeklarasikan calon presiden jagoan mereka untuk pilpres 2019. Geliat #2019GantiPresiden tersebut sebagai aksi menuju hal tersebut.
“Bisa saja mereka mempersiapkan juga. Saya kira itu hal yang wajar, sesuatu yang normal dalam kaitan dengan rekrutmen kepemimpinan nasional kita,” kata Akbar ketika ditemui wartawan pada Peringatan Hari Lahir ke-92 Nahdhlatul Ulama di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (7/4/2018).
Menurut Akbar, dalam kehidupan berdemokrasi, terutama di Indonesia, jargon-jargon politik seperti itu sah untuk dimunculkan. Hal itu menjadi bagian dari langkah membangun sistem rekrutmen pemilihan yang terbuka.
“Kalau soal presiden kan kita sepakat membangun sistem rekrutmen secara terbuka, secara demokratis,” ujar Akbar.
Gerakan #2019GantiPresiden sendiri bermula dari media sosial. Bahkan, kini kaus-kaus bertuliskan tagar tersebut sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera selama ini juga menggaungkan tagar itu lewat akun Twitter pribadinya.
Dia menyebut gerakan ini sah, legal, dan konstitusional dalam rangka mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 22 E yang menyebut pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan lima tahun sekali.
Mardani sudah memprediksi gerakan #2019GantiPresiden akan menimbulkan reaksi. Bahkan ia tidak memungkiri slogan gerakan itu terbilang kejam.
Meski begitu, ia menilai hal itu diperlukan agar masyarakat sadar bahwa memilih pemimpin harus didasarkan pada berbagai pertimbangan.
“Memang gerakan #2019GantiPresiden kesannya seperti kejam, tapi bahasa lugas kadang diperlukan agar kita semua sadar,” ujar Mardani mengingatkan. *** (nas/sap)
