Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan asing, termasuk Singapura, untuk mempercepat pemadaman karhutla dan melindungi masyarakat dari kabut asap.
Jakarta, majalahparlemen.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berkepanjangan dapat memperbesar risiko kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, dan memperlambat kegiatan belajar. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah didorong mengevaluasi kecukupan sumber daya pemadaman dan mempertimbangkan bantuan internasional jika kapasitas dalam negeri belum memadai.
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, meminta pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mempercepat penanganan karhutla. Ia menilai tawaran bantuan dari negara lain perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan di lapangan, tanpa terhambat pertimbangan gengsi.
“Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih,” kata Syafruddin di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Menurut legislator dari Fraksi PKB yang mewakili Kalimantan Timur itu, karhutla yang berlangsung selama berbulan-bulan bukan hanya persoalan lingkungan. Kabut asap juga dapat menghambat pekerjaan, pendidikan, transportasi, dan aktivitas sehari-hari masyarakat di wilayah terdampak.
Syafruddin meminta pemerintah memetakan kebutuhan operasional setiap daerah, termasuk peralatan pemadaman, dukungan logistik, teknologi pemantauan titik api, dan perlindungan bagi petugas. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah sumber daya nasional mampu menjangkau seluruh lokasi kebakaran secara cepat dan efektif.
Ia mengatakan, medan yang sulit, terbatasnya akses darat, serta kemungkinan munculnya kembali titik api menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Dalam situasi tertentu, pesawat pemadam dan teknologi pemantauan dari udara dapat membantu menjangkau wilayah yang sulit diakses sekaligus menentukan prioritas pemadaman.
Karena itu, bantuan internasional dinilai dapat menjadi pelengkap kapasitas nasional. Bentuk dukungan yang dapat dipertimbangkan antara lain pesawat pemadam, peralatan penanggulangan kebakaran, teknologi pemantauan, dan tenaga ahli yang berpengalaman menangani kebakaran hutan berskala besar.
Syafruddin menegaskan, keterlibatan negara lain tidak berarti Indonesia menyerahkan tanggung jawab penanganan karhutla kepada pihak asing. Kerja sama tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia agar pembagian tugas antarlembaga tetap jelas.
Ia juga meminta agar petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan kebakaran memperoleh peralatan serta dukungan yang memadai. Menurut dia, proses administrasi yang berlarut-larut tidak semestinya menghambat bantuan yang dibutuhkan untuk mempercepat pemadaman.
Dampak kesehatan menjadi perhatian lain yang disampaikan Syafruddin. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam situasi kabut asap. Selain meningkatkan risiko gangguan kesehatan, asap juga berpotensi menghambat kegiatan belajar mengajar dan mata pencaharian masyarakat.
Dalam keterangannya, Syafruddin menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia menangani karhutla. Ia meminta pemerintah menindaklanjuti tawaran tersebut secara cepat, terukur, dan transparan, dengan terlebih dahulu memastikan jenis bantuan yang paling dibutuhkan. *** (fatoni/raihan)
