Washington DC, majalahparlemen.com — Di tengah gegap gempita perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani undang-undang super kontroversial bertajuk One Big Beautiful Bill pada Jumat (4/7/2025) waktu setempat. Momen penandatanganan ini digelar megah di halaman selatan Gedung Putih, lengkap dengan atraksi pesawat tempur dan sambutan meriah dari pendukung setianya. Namun di balik pesta dan retorika patriotik, banyak pihak memperingatkan: UU ini adalah bom waktu ekonomi dan politik bagi Amerika.
Undang-undang tersebut mencakup pemotongan pajak besar-besaran, pemangkasan belanja pemerintah, dan penguatan kebijakan imigrasi. Meski diklaim sebagai pencapaian besar bagi masa jabatan kedua Trump, para pengamat dan oposisi menilai, isi UU itu justru akan menciptakan kesenjangan sosial yang lebih tajam serta memperberat beban fiskal negara.
“Belum pernah saya melihat rakyat Amerika sebahagia ini,” ujar Trump dalam pidatonya yang sarat pujian terhadap diri sendiri. Ia menyebut UU ini sebagai paket kebijakan terbesar dalam sejarah: pemotongan pajak terbesar, pengurangan belanja terbesar, dan investasi keamanan perbatasan terbesar.
Trump juga memberikan penghargaan kepada Ketua DPR, Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune yang berhasil menggiring lolosnya RUU ini di Kongres dengan selisih tipis, yakni 218 suara berbanding 214.
Namun euforia di Gedung Putih tidak berlaku di luar tembok kekuasaan. Sejumlah lembaga non-partisan memperingatkan bahwa UU ini berpotensi menambah lebih dari US$ 3 triliun ke utang nasional AS yang kini telah menembus US$ 36,2 triliun. Dana kesehatan, bantuan pangan, dan subsidi pendidikan disebut-sebut sebagai sektor yang akan terpangkas paling dalam.
“Ini bukan kebijakan ekonomi; ini adalah kebijakan penghancuran sosial,” tegas Hakeem Jeffries, Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, dalam pidato maratonnya selama 8 jam 46 menit — rekor baru dalam sejarah Kongres AS. Ia menuding Trump dan Partai Republik telah merampas hak rakyat miskin demi keuntungan para miliarder.
Jeffries menyebut undang-undang ini sebagai bentuk “perampokan terang-terangan terhadap rakyat pekerja.” Ia juga menilai, pemotongan anggaran sosial justru akan berdampak negatif jangka panjang, baik terhadap ekonomi domestik maupun stabilitas sosial.
Tak hanya memicu ketegangan ekonomi, One Big Beautiful Bill diyakini akan menjadi bumerang politik bagi Partai Republik menjelang pemilu sela tahun 2026. Ketua Komite Nasional Partai Demokrat, Ken Martin, menyebut penandatanganan UU ini sebagai “hari penandatanganan nasib politik Partai Republik”.
“Trump baru saja meneguhkan posisi partainya sebagai pelayan kepentingan miliarder, bukan keluarga pekerja. Ini akan jadi beban politik yang berat dan berkelanjutan,” ujar Martin.
Beberapa anggota Partai Republik sejatinya sempat menyatakan kekhawatiran terhadap efek jangka panjang dari RUU ini. Namun, hanya dua anggota DPR dari fraksi tersebut yang berani menolak. Sisanya menyetujui, meski dengan nada keberatan tersirat.
Dengan semakin dekatnya pemilu presiden dan Kongres, One Big Beautiful Bill menjadi simbol baru dari polarisasi tajam di negeri Paman Sam. Bagi para pendukung Trump, UU ini adalah fondasi baru menuju kejayaan ekonomi. Namun bagi oposisi dan banyak pengamat, undang-undang ini adalah ancaman nyata terhadap keadilan sosial, stabilitas fiskal, dan kesejahteraan rakyat biasa.
Undang-undang ini bukan sekadar kebijakan, tapi bom waktu yang bisa meledak di masa depan — menambah utang, menciptakan ketimpangan, dan memecah belah warga Amerika dalam kubu “untung besar” dan “hilang harapan”. *** (raihan/sap)
