Pemerintah mendorong pameran produk desa sebagai strategi membuka akses pasar nasional dan memperkuat ekosistem usaha berbasis potensi lokal.
Boyolali, majalahparlemen.com — Kesenjangan antara kapasitas produksi desa dan akses pasar nasional masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan ekonomi berbasis desa. Banyak produk unggulan desa berhenti di lingkaran pasar lokal karena lemahnya promosi, keterbatasan jejaring distribusi, serta minimnya kurasi yang mampu menjembatani standar pasar nasional.
Dalam konteks tersebut, pameran produk desa mulai diposisikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan instrumen kebijakan untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Pemerintah melihat pameran sebagai ruang temu antara pelaku usaha desa, lembaga pembiayaan, dan calon mitra distribusi yang selama ini sulit dijangkau oleh UMKM desa.
Pendekatan inilah yang melandasi pelaksanaan Pameran Produk Unggulan Desa dalam rangka Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali, Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong transformasi pelaku usaha desa agar mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan menembus pasar ekspor.
Mendes PDT, Yandri Susanto menilai, penguatan ekonomi desa harus bergerak dari sekadar peningkatan produksi menuju penguatan ekosistem usaha. “Desa perlu memiliki saluran promosi, pembiayaan, dan distribusi yang terintegrasi agar tidak terus bergantung pada pasar internal,” katanya ketika membuka Pameran Produk Unggulan dan Pasar Murah di Kawasan Indrokilo Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026).
Salah satu instrumen yang dinilai strategis adalah revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam skema baru pembangunan desa, BUMDesa diarahkan menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalin kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menekankan bahwa kedua entitas tersebut tidak ditempatkan dalam posisi saling bersaing, melainkan saling melengkapi dalam rantai usaha desa.
Pengalaman sejumlah BUMDesa yang telah menembus pasar ekspor menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan ke depan. Namun pemerintah menyadari, keberhasilan tersebut masih bersifat sporadis dan belum terbangun sebagai sistem. Karena itu, target pembentukan 5.000 desa eksportir dinilai membutuhkan penguatan kurasi produk, pendampingan berkelanjutan, serta koneksi pasar yang lebih konkret dengan pelaku perdagangan nasional dan internasional.
Dari sisi pelaku usaha, pameran ini berfungsi sebagai ruang uji pasar sekaligus penguatan branding produk desa. Lebih dari 90 pelaku usaha desa dan UMKM lokal terlibat, mencerminkan upaya menjaga keterkaitan antara pengembangan ekonomi desa dan kearifan lokal sebagai basis produksinya.
Rangkaian kegiatan juga dilengkapi program kolaboratif lintas kementerian sebagai bagian dari penguatan ekosistem desa, meski fokus utama diarahkan pada promosi produk dan penguatan jejaring usaha. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat menghasilkan dampak berkelanjutan, bukan berhenti pada eksposur sesaat.
Ke depan, pameran produk desa diharapkan berkembang menjadi bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi desa. Jika dikelola secara konsisten dan berbasis kebutuhan pasar, pameran semacam ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi produk desa untuk naik kelas dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *** (raihan/sap)
