Nama Dasco Mengemuka, Gerindra Bidik Kursi Wakil Presiden?

Jakarta, majalahparlemen.com — Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengemuka dalam bursa pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra terhadap Dasco membuka pembacaan soal kemungkinan perubahan komposisi kekuasaan di lingkar pemerintahan Prabowo Subianto.

Pegiat media sosial Hasyim Muhammad menilai, jika kursi wapres diisi kader internal Gerindra, Dasco menjadi nama yang masuk akal secara kalkulasi politik. Sebab, setelah memenangkan Pilpres 2024, Prabowo tidak lagi berada dalam situasi yang sama seperti saat membutuhkan dukungan partai-partai untuk membangun koalisi pencalonan.

Pengisian wapres dari internal Gerindra pun tidak harus mempertimbangkan kebutuhan tambahan dukungan elektoral dari partai koalisi. “Masuk akal sih kalau justru Prabowo pilih wapres dari Gerindra — yang itu mungkin Dasco — karena Prabowo nggak butuh bantuan ‘suara’ seperti halnya saat Pilpres,” tulis Hasyim melalui akun X pribadinya, dikutip Senin (16/11/2026).”Dan parpol koalisi malah merasa adil karena semuanya ‘nggak ada yang dapat’,” lanjutnya.

Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo berkepentingan memperkuat posisinya di pemerintahan, sementara partai koalisi berkepentingan mempertahankan akses terhadap pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab politik. Pengisian jabatan wapres bukan semata soal siapa pendamping Prabowo, melainkan soal konfigurasi kekuasaan dan hubungan antarelite dalam pemerintahan.

Dukungan itu sendiri datang dari sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra di berbagai provinsi, antara lain Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, hingga Papua Barat Daya, yang secara terbuka menyampaikan aspirasi agar Dasco mendampingi Prabowo. Namun, aspirasi pengurus daerah tidak serta-merta menjadi keputusan resmi partai, apalagi jaminan bahwa Dasco akan dipilih.

Selain Dasco, sejumlah tokoh juga disebut dalam bursa pengganti Gibran. Mereka antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kemunculan nama-nama itu menunjukkan wacana pengisian wapres tidak lepas dari kepentingan dan posisi masing-masing kekuatan politik. Sejauh ini, nama-nama tersebut masih sebatas spekulasi dan dinamika politik, bukan kandidat resmi yang ditetapkan melalui mekanisme konstitusional.

Di luar kalkulasi politik, pengisian jabatan wapres memiliki batas konstitusional yang tegas. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna. Artinya, pergantian wapres bukan semata keputusan politik Presiden ataupun hasil kesepakatan partai-partai koalisi. Prosesnya harus mengikuti mekanisme konstitusi.

Sidang paripurna MPR untuk pemilihan sekaligus pelantikan wapres pengganti dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Namun, agenda itu tetap harus dilihat berdasarkan terpenuhinya kondisi konstitusional dan keputusan resmi lembaga negara.

Menguatnya nama Dasco membuka pertanyaan yang lebih besar: apakah wacana ini aspirasi internal Gerindra semata, atau bagian dari pembicaraan penataan ulang konfigurasi kekuasaan dalam pemerintahan Prabowo? Jawabannya tidak cukup dibaca dari banyaknya dukungan pengurus daerah. Keputusan politik dan proses konstitusional tetap menjadi faktor penentu.*** (fatoni/raihan)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *