Jakarta, majalahparlemen.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur strategis yang berpihak pada pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Konferensi Infrastruktur Nasional di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jumat (13/6/2025).
Dalam forum tersebut, yang juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Karding menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya dimaknai sebagai proyek fisik semata. Menurutnya, infrastruktur harus menjadi alat untuk mendekatkan layanan negara kepada seluruh warga negara, termasuk para pekerja migran.
“Pembangunan yang strategis bukan sekadar membangun jalan atau gedung, tetapi menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dalam pelindungan dan pelayanan bagi pekerja migran,” ujarnya.
Ia menyoroti perlunya optimalisasi fasilitas migrasi yang aman, keberadaan pusat pelatihan terpadu di daerah kantong migran, hingga sistem pendataan dan pengawasan terintegrasi berbasis teknologi. “Ini penting untuk menjamin keberangkatan dan kepulangan mereka dilakukan secara aman, manusiawi, dan produktif,” tegas Karding.
Menteri Karding juga mendorong agar arah kebijakan pembangunan di era Presiden Prabowo Subianto semakin inklusif. Infrastruktur, menurutnya, harus membuka akses ekonomi di daerah-daerah pengirim migran, sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan pekerjaan yang layak tanpa harus selalu mengadu nasib ke luar negeri.
Ia menyambut baik langkah Presiden dan Menteri Koordinator AHY yang menjadikan konferensi ini sebagai forum strategis dalam menyusun arah pembangunan nasional jangka panjang. “Kita butuh pembangunan yang menyentuh akar persoalan. Ketika infrastruktur hadir di daerah pelosok, di situlah pelindungan dan keadilan sosial menjadi nyata,” pungkasnya. *** (irvan/sap)
