Mendes, Yandri Susanto menyiapkan 25.380 pendamping desa untuk membantu pemutakhiran data dan akses perlindungan sosial menjelang program Perlinsos 2027.
Jakarta, majalahparlemen.com — Ketepatan data masih menjadi tantangan dalam perluasan perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan proses pendataan diperkuat sebelum program perlindungan sosial (Perlinsos) diperluas pada 2027.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan 25.380 pendamping desa di 37 provinsi akan dilibatkan untuk membantu mengidentifikasi masyarakat rentan serta mendaftarkan atau memperbaiki data penerima bantuan sosial.
Pendamping desa juga akan membantu edukasi program, akses layanan perlindungan sosial, pengawasan partisipatif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Rencana tersebut disampaikan Yandri dalam rapat tingkat menteri mengenai perluasan Perlinsos dan implementasi 2027 di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Yandri, Kemendes PDT akan menyediakan data pendukung untuk memperkuat penargetan dan perencanaan program pengentasan kemiskinan berbasis desa. Pemerintah menilai keberadaan pendamping di lapangan dapat membantu memperkecil jarak antara data administratif dan kondisi warga.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta kementerian dan lembaga, TNI serta Polri ikut mendukung proses tersebut. Pendataan diharapkan berlangsung hingga akhir 2026 sehingga bantuan pada 2027 lebih tepat sasaran.
Rapat itu turut dihadiri Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Mendagri, Tito Karnavian, Menpan RB, Rini Widyantini, Menkomdigi, Meutya Hafid dan Menteri Agama, Nasaruddin Umar. *** (fatoni/raihan)
