Jakarta, majalaparlemen.com — Delapan paket pengadaan jasa publikasi digital senilai Rp14.696.955.002 dari dua kementerian mengalir kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Indonesia Corruption Watch (ICW) mempersoalkan spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah kepada akun media sosial tertentu dan berpotensi menutup persaingan.
Temuan itu mencakup lima paket pengadaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sepanjang 2024 serta tiga paket Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
Seluruh paket tersebut tercatat dalam data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Nilainya terdiri atas Rp3.900.000.002 dari Kementerian Kebudayaan dan Rp10.796.955.000 dari KKP. Pengadaan mencakup penayangan konten Instagram, TikTok, YouTube RANS Entertainment, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan kementerian.
Salah satu transaksi yang disorot adalah penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000. Sementara satu paket publikasi KKP terkait kampung nelayan mencapai Rp3,6 miliar.
Angka-angka tersebut mengundang pertanyaan mengenai dasar penetapan harga, kebutuhan pengadaan, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Akun Sudah Ditentukan
Persoalan yang lebih serius dalam temuan ICW terletak pada spesifikasi pengadaan. Paket Kemendikbud secara eksplisit mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik. Namun, pencantuman nama kanal dan akun tertentu sejak awal dinilai ICW berpotensi membatasi ruang persaingan.
Penyedia jasa publikasi digital lainnya praktis tidak memiliki kesempatan setara untuk menawarkan layanan sejenis apabila kebutuhan pengadaan sudah diarahkan kepada akun tertentu.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin persaingan terbuka. Persoalannya bukan semata-mata platform transaksi, melainkan bagaimana kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan dirumuskan sejak awal.
ICW juga menyoroti hubungan kepemilikan antara perusahaan penerima kontrak dan Raffi Ahmad.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut dan memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung. Ia juga menjabat sebagai komisaris.
Posisi Raffi sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni turut memunculkan perhatian mengenai potensi konflik kepentingan.
RANS Membantah Nilai Kontrak Hanya untuk Iklan
Menanggapi temuan tersebut, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk menyampaikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/11/2026).
Manajemen menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional melalui prosedur pengadaan dan ketentuan perundang-undangan, termasuk INAPROC dan katalog elektronik.
RANS juga membantah bahwa nilai kontrak Rp14,69 miliar semata-mata merupakan biaya penayangan iklan di media sosial.
Menurut perusahaan, nilai tersebut mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Penetapan harga, kata RANS, mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lain. Perhitungannya mempertimbangkan jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas, dan keluaran pekerjaan yang disepakati.
Perusahaan merinci, satu kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan bernilai Rp3,9 miliar. Adapun tiga kampanye bersama KKP mencapai Rp10,79 miliar.
RANS mengklaim empat kampanye tersebut menghasilkan lebih dari 150 output, termasuk produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan, dan amplifikasi digital. Perusahaan juga menyebut capaian penayangan kumulatif mencapai lebih dari 52,6 juta views.
Untuk kampanye KKP, RANS menyebut bekerja sama dengan The Dudas-1 melalui konsep perjalanan dan touring. Materinya meliputi budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan dan Salt Industry Centre di Rote Ndao, serta fasilitas pendukung nelayan berupa cold storage dan pabrik es di Cemaga Utara, Natuna.
Konflik Kepentingan
RANS juga menanggapi sorotan mengenai posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus pejabat yang ditunjuk Presiden.
Manajemen menyatakan RANS telah berdiri sejak 2018 dan mengembangkan berbagai anak usaha serta kekayaan intelektual. Salah satunya The Dudas-1 yang dirintis sejak pertengahan 2024, sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
Sebagai penjelasan, perusahaan menyebut The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum memperoleh penunjukan kerja sama dengan KKP.
Namun, penjelasan mengenai usia perusahaan dan perjalanan bisnis The Dudas-1 tidak menghapus pertanyaan mengenai tata kelola pengadaan yang menjadi sorotan ICW.
Klaim RANS mengenai 150 output dan 52,6 juta views juga merupakan penjelasan perusahaan mengenai hasil pekerjaan. Sementara persoalan yang diangkat ICW menyangkut spesifikasi, persaingan penyedia, dan penggunaan anggaran pemerintah.
Dua persoalan itu tidak bisa dicampuradukkan. Banyaknya konten dan tingginya jumlah penayangan tidak dengan sendirinya menjawab apakah proses pengadaan telah memberikan kesempatan persaingan yang setara.
Temuan ICW merupakan persoalan tata kelola pengadaan yang perlu diuji melalui dokumen dan mekanisme pengawasan. *** (raihan/sap)
