Jakarta, majalahparlemen.com — Upaya perdamaian antara Kamboja dan Thailand kembali diuji. Meski kedua negara meneken deklarasi gencatan senjata di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Malaysia, Minggu (26/10/2025), para pengamat menilai perdamaian tersebut masih rapuh dan berpotensi kembali pecah sewaktu-waktu.
Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai saksi. Kehadiran Trump di Malaysia disebut menjadi bagian dari agenda utamanya dalam lawatan ke kawasan Asia Tenggara.
Menurut Bangkok Post, dokumen yang diteken bukan kesepakatan perdamaian formal, melainkan hanya declaration of ceasefire. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, menyebut deklarasi itu sebagai “langkah awal untuk membangun kepercayaan”, sembari menegaskan bahwa “ini bukan akhir dari proses panjang menuju perdamaian sejati.”
“Dukungan Amerika Serikat sangat penting dalam menciptakan stabilitas kawasan. Presiden Trump menunjukkan komitmennya mendukung perdamaian Kamboja–Thailand,” ujar Nikorndej. Trump bahkan mengatakan, “Demi Thailand dan negara-negara lain, saya harus hadir. Perdamaian tidak boleh ditunda.”
Sebelumnya, pada Juli 2025, Trump mengklaim berhasil menekan kedua negara untuk menghentikan baku tembak di perbatasan, dengan ancaman pengenaan tarif impor tambahan jika konflik tak dihentikan. Tak lama setelah itu, kedua pihak menyepakati gencatan senjata sementara pada 29 Juli 2025.
Kesepakatan tersebut kini dilanjutkan dengan rencana penarikan pasukan dan artileri berat dari wilayah perbatasan. Mayor Jenderal Winthai Suvaree, juru bicara Angkatan Bersenjata Thailand, mengatakan, “Penarikan ini merupakan hasil pertemuan Komando Wilayah IV Kamboja dan Pasukan Kedua Angkatan Darat Thailand. Langkah ini menciptakan kondisi mendukung bagi solusi damai yang permanen.”
Dalam pertemuan lanjutan Komite Umum Perbatasan (GRC) Kamboja–Thailand pada 25 Oktober 2025, kedua pihak juga sepakat melibatkan Tim Pemantau ASEAN (AOT) untuk memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata. Selain ASEAN, pemantau dari negara luar kawasan juga dapat diundang atas persetujuan bersama.
Namun di balik kesepakatan itu, sejumlah perwira militer Thailand menyuarakan pandangan berbeda dengan pemerintah sipil. Mereka menilai gencatan senjata masih rentan dilanggar karena belum ada mekanisme tegas yang mengikat di lapangan. “Pertempuran bisa saja meletus kembali jika terjadi salah paham di perbatasan,” kata seorang sumber militer kepada media lokal.
Sementara itu, Anutin menghadiri penandatanganan deklarasi tersebut dalam suasana duka nasional. Ibu Suri Thailand, Sirikit, wafat pada Jumat malam, sehingga ia harus membagi waktu antara diplomasi regional dan penghormatan kenegaraan. Setelah menandatangani deklarasi di Malaysia, Anutin segera kembali ke Bangkok untuk melayat ke Istana. *** Sumber: Bangkok Post (raihan/sap)
