Jakarta, majalahparlemen.com — Sebanyak 205.539 posisi kerja di luar negeri masih terbuka bagi tenaga kerja Indonesia. Peluang tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyiapkan SDM yang memiliki keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar internasional.
Untuk memperluas akses tenaga kerja asal Maluku, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
MoU ditandatangani Menteri P2MI, Mukhtarudin bersama Rektor Unpatti, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, disaksikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Kerja sama ini merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya meliputi pelatihan teknis, peningkatan keterampilan, dan sertifikasi kompetensi.
Mukhtarudin mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan calon pekerja migran agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan negara tujuan. Ia berharap melalui kolaborasi tersebut, SDM asal Maluku sudah dapat dipersiapkan untuk mengisi peluang kerja luar negeri pada 2026.
Salah satu program yang akan dikembangkan adalah pembentukan Migrant Center di Unpatti. Fasilitas ini akan menyediakan informasi lowongan kerja, pendataan potensi lulusan, pelatihan vokasi, uji kompetensi, serta edukasi migrasi aman.
Kerja sama tersebut juga mencakup upaya pencegahan penempatan pekerja migran secara nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Berdasarkan data Sistem Informasi Peluang dan Pasar Kerja Luar Negeri (SIP2MI) per 9 November 2026, terdapat 278.132 posisi kerja di luar negeri. Sebanyak 72.593 posisi atau 26,10 persen telah terserap, sedangkan 205.539 posisi atau 73,90 persen masih terbuka.
Untuk mendukung penyiapan tenaga kerja, KemenP2MI telah bekerja sama dengan 12 kementerian dan lembaga melalui 258 lembaga vokasi dengan kapasitas pelatihan 248.141 orang per tahun.
Program SMK Go Global juga dikembangkan dengan target penempatan bertahap 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyatakan pemerintah provinsi siap mendukung program tersebut melalui optimalisasi lembaga pendidikan, seperti Universitas Pattimura, Politeknik Ambon, dan Poltekkes Ambon.
Menurut Hendrik, tantangan utama bukan sekadar membuka akses kerja ke luar negeri, tetapi memastikan SDM yang disiapkan memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar internasional. Potensi sektor perikanan Maluku juga dinilai dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil.
Sementara itu, Rektor Unpatti Fredy Leiwakabessy menyatakan kesiapan kampus mengoptimalkan sumber daya dan fasilitas pendidikan, termasuk asrama putra dan putri, untuk mendukung pelatihan calon pekerja migran.
Hingga saat ini, KemenP2MI telah meresmikan 43 Migrant Center di perguruan tinggi dan satu di lembaga pelatihan.
Adapun data SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga 9 November 2026 mencatat sebanyak 97 layanan penempatan pekerja migran telah difasilitasi dari Provinsi Maluku. Sektor penempatannya meliputi pekerjaan domestik, perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian, dan kesehatan.
Melalui kolaborasi tersebut, Unpatti diharapkan menjadi pusat penyiapan tenaga kerja migran asal Maluku agar mampu memenuhi kebutuhan pasar global dengan kompetensi, keterampilan, dan sertifikasi yang sesuai, sekaligus memperoleh pelindungan melalui prosedur penempatan yang aman. *** (fatoni/raihan)
