KemenP2MI menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil hingga 2029 melalui program SMK Go Global berbasis kebutuhan pasar internasional.
Jakarta, majalahparlemen.com — Indonesia menghadapi dua persoalan sekaligus dalam menyiapkan pekerja migran: kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memastikan mereka masuk ke pasar kerja luar negeri melalui jalur yang legal serta terlindungi. Pemerintah kini mencoba menjawab persoalan tersebut melalui program SMK Go Global.
Program itu diluncurkan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin dalam acara Kick Off SMK Go Global di Balai Diklat Industri Jakarta Timur, Rabu (26/8/2026). Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan calon pekerja migran dengan keterampilan, kemampuan bahasa, dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan.
Pemerintah menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil hingga 2029. Sebanyak 300.000 peserta ditargetkan berasal dari lulusan SMK, sementara 200.000 lainnya berasal dari pendaftar umum, termasuk lulusan SMA, diploma, dan sarjana.
Target tersebut akan dicapai secara bertahap. Pada 2026 pemerintah menargetkan 40.000 orang, kemudian 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada 2029. Program ini disebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025 mengenai penyiapan 500.000 tenaga kerja terampil.
Mukhtarudin mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara dapat menjadi peluang bagi Indonesia. Sejumlah negara di Eropa dan Asia menghadapi penuaan penduduk yang berdampak pada ketersediaan tenaga kerja, sementara Indonesia masih memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar.
Namun, peluang tersebut tidak otomatis dapat dimanfaatkan tanpa kesesuaian keterampilan. Karena itu, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan pasar atau demand-driven, dengan pelatihan upskilling bagi calon pekerja migran yang telah memiliki dasar kompetensi.
Antusiasme terhadap program tersebut terlihat dari pendaftaran Batch 1 yang dibuka pada 12–22 Agustus 2026. Sebanyak 14.523 orang tercatat mendaftar. Setelah menjalani verifikasi administrasi, tes tertulis, dan wawancara, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan lolos.
Mereka mengikuti pelatihan dalam 167 kelas yang tersebar di 20 wilayah kerja BP3MI. Secara keseluruhan, Kementerian P2MI menyiapkan 2.000 kelas pelatihan yang tersebar di 23 wilayah kerja BP3MI untuk mendukung target program hingga 2029.
Peserta nantinya diarahkan untuk mengisi peluang kerja di sejumlah negara tujuan, antara lain Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Turki, Taiwan, Maladewa, serta negara-negara di Eropa.
Besarnya jumlah pendaftar dibandingkan peserta yang lolos pada tahap pertama menunjukkan bahwa program ini memiliki basis peminat yang cukup besar. Pada saat yang sama, seleksi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak cukup hanya dengan membuka akses pelatihan, tetapi juga membutuhkan proses seleksi dan penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan pekerjaan.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut terlibat dalam penyiapan tenaga kerja melalui tujuh Balai Diklat Industri (BDI) di Jakarta, Medan, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.
Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Emmy Suryandari mengatakan, Kemenperin mengambil peran pada sisi penguatan keterampilan teknis, sementara Kementerian P2MI menangani akses pasar kerja, penempatan, serta aspek pelindungan pekerja migran.
Dalam program tersebut, Kemenperin memfokuskan pembekalan pada tiga aspek, yakni pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penguatan etos kerja. Ketiganya diarahkan agar peserta memiliki keterampilan teknis sekaligus memenuhi standar yang dibutuhkan industri.
Pembagian peran tersebut membuat program SMK Go Global tidak hanya berorientasi pada jumlah pekerja yang dapat ditempatkan. Pemerintah juga mencoba membangun rantai penyiapan tenaga kerja dari peningkatan kompetensi hingga akses terhadap pekerjaan dan pelindungan setelah penempatan.
Pendekatan itu diperkuat melalui kerangka Asta Mandala, yang mencakup lima sasaran: sukses kompetensi, pelindungan, penempatan, remitansi, dan tata kelola. Pemerintah mengaitkan kelima aspek tersebut dengan tiga dampak yang diharapkan, yakni dampak sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dampak ekonomi. *** (fatoni/raihan)
