Kemendes PDT memperluas kerja sama di luar APBN melalui program SDM, pembiayaan BUM Desa dan biomassa untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Jakarta, majalahparlemen.com — Keterbatasan anggaran pemerintah membuat pembangunan desa tidak dapat hanya mengandalkan APBN. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kini memperluas kerja sama dengan lembaga swasta dan mitra internasional untuk membuka akses pendidikan, pembiayaan usaha dan peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan, pendekatan tersebut menjadi salah satu cara pemerintah memperluas dukungan terhadap pembangunan desa. Ia menyampaikan perkembangan sejumlah kerja sama itu dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Salah satu kerja sama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program dengan Hakko Fukushikai Foundation dari Jepang. Program tersebut masuk dalam skema “Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia”, yang diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan dan pengalaman kepada pemuda desa.
Sebelumnya, Kemendes PDT juga membahas kerja sama dengan Exceed Cooperative Japan untuk mengirim sedikitnya 30.000 pemuda desa mengikuti program magang dan beasiswa di Jepang. Pemerintah menyatakan peserta diharapkan dapat membawa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kembali ke desa setelah menyelesaikan program.
Baca juga :
Kemendes Perluas Desa Tematik dan Program SEHATI untuk Perkuat Ekonomi Desa
Selain pengembangan SDM, Kemendes PDT sedang membuka akses pembiayaan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Untuk itu, kementerian tersebut menjajaki kerja sama dengan New Hope Financial Technology dari China.
Kerja sama tersebut belum berada pada tahap pelaksanaan secara luas. Kedua pihak masih membahas penyusunan nota kesepahaman, dengan rencana awal berupa proyek percontohan bagi sekitar 500 hingga 1.000 BUM Desa yang dinilai memiliki prospek usaha.
Sektor yang menjadi sasaran antara lain peternakan, perikanan, hortikultura, pariwisata dan usaha desa yang telah memiliki pasar. Jika proyek percontohan menunjukkan hasil yang dinilai berhasil, Kemendes PDT berharap skema tersebut dapat diperluas hingga 10.000 desa.
Baca juga :
Kemitraan Kemendes–BRI, Perkuat Implementasi Kebijakan Ekonomi Desa
Kolaborasi lain dikembangkan bersama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) melalui pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan. Kerja sama ini berkaitan dengan pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar pendamping batu bara dalam proses co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
PLN EPI dan Kemendes PDT telah membahas kerja sama tersebut sejak Februari 2026. PLN EPI menyebut sumber biomassa banyak berada di wilayah perdesaan, antara lain berasal dari limbah industri kayu, sekam padi dan residu pertanian. Masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat terlibat dalam pengumpulan, pengolahan dan distribusi biomassa.
Bagi desa, skema tersebut membuka kemungkinan pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sebagai sumber kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, PLN EPI membutuhkan kepastian pasokan biomassa untuk mendukung program co-firing dan target transisi energi. Pada 2026, PLN EPI menargetkan pasokan biomassa sebesar 3,65 juta ton untuk 52 PLTU PLN.
Yandri meminta dukungan Komisi V DPR RI terhadap berbagai kerja sama tersebut. Menurut dia, pembangunan desa membutuhkan dukungan lintas sektor agar program yang dikembangkan bersama pihak luar pemerintah dapat berjalan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyambut langkah tersebut dalam rapat kerja. Namun, keberhasilan kerja sama tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan di tingkat desa, termasuk kemampuan memastikan penerima manfaat memiliki akses terhadap pembiayaan, teknologi, pasar dan peningkatan keterampilan. *** (fatoni/raihan)
