Kemendes PDT menyiapkan kerja sama dengan New Hope Fintech untuk membuka akses pembiayaan BUM Desa, dimulai melalui pilot project 500 hingga 1.000 desa.
Jakarta, majalahparlemen.com — Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan bagi desa yang ingin mengembangkan potensi ekonomi lokal. Pemerintah kini menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial asal China untuk membuka akses pendanaan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan, kementeriannya akan menindaklanjuti rencana kerja sama dengan New Hope Financial Technology (FinTech) melalui nota kesepahaman (MoU). Skema tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan sekaligus pendampingan bagi BUM Desa.
Rencana itu dibahas ketika Yandri menerima CEO New Hope Fintech, Xu Zhihua dan rombongan di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (10/8/2026).
New Hope Fintech menyatakan minat untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi desa, antara lain pertanian, peternakan, perikanan dan hortikultura. Perusahaan tersebut juga menyampaikan pengalaman pembiayaan desa di China yang menurut mereka telah membantu sejumlah desa melakukan transformasi usaha, termasuk dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Model tersebut ditawarkan untuk diadaptasi di Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi masing-masing desa. Dengan pendekatan itu, pembiayaan tidak semata diarahkan untuk menambah modal, tetapi juga disertai pendampingan pengembangan usaha.
Bagi pemerintah, BUM Desa menjadi salah satu instrumen untuk mengelola potensi ekonomi di tingkat lokal. Yandri menyebut terdapat BUM Desa yang bergerak di sektor ekspor, peternakan, perikanan, hortikultura dan pariwisata.
Tahap awal kerja sama tersebut direncanakan melalui proyek percontohan pada sekitar 500 hingga 1.000 BUM Desa. Pemerintah ingin memilih desa yang dinilai memiliki potensi usaha dan sektor ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pembiayaan.
Pilot project itu dapat mencakup berbagai bidang, seperti peternakan ayam petelur, perikanan, hortikultura, desa wisata dan usaha yang berorientasi ekspor. Pemerintah kemudian akan melihat hasil pelaksanaannya sebelum memperluas skema tersebut.
Jika tahap awal berjalan sesuai harapan, Yandri menyatakan akses pembiayaan dapat diperluas hingga 10.000 desa. Desa yang berhasil dalam tahap percontohan juga diharapkan dapat menjadi model bagi desa lain dengan karakteristik usaha serupa. *** (raihan/sap)
