Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Desa, Kemendes Gandeng Kemenkes

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Kementerian Kesehatan menandatangani MoU untuk memperkuat layanan kesehatan desa, peningkatan gizi, dan pelayanan kesehatan primer guna mendukung Indonesia Sehat.

Jakarta, majalahparlemen.com — Kesenjangan akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan di banyak wilayah perdesaan, terutama di desa tertinggal dan sangat tertinggal yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus pencapaian target pembangunan nasional.

Untuk memperkuat layanan kesehatan hingga tingkat desa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto bersama Menteri Kesehatan Budi (Menkes), Gunadi Sadikin menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (6/7/2026), disaksikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

Mendes PDT, Yandri Susanto mengatakan, kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program Indonesia Sehat sebagaimana menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional. Menurutnya, sekitar 73 persen penduduk Indonesia atau sekitar 202 juta jiwa merupakan warga yang berdomisili di desa sehingga peningkatan layanan kesehatan di wilayah tersebut dinilai berpengaruh terhadap capaian kesehatan nasional.

Yandri menjelaskan, masih terdapat sekitar 9.300 desa tertinggal dan sangat tertinggal dari total 75.266 desa di Indonesia yang menghadapi keterbatasan akses terhadap listrik, fasilitas puskesmas, jalan, maupun jembatan. Selain itu, sekitar 3.000 desa masih berada di wilayah tanpa akses sinyal telekomunikasi.

Menurutnya, penguatan layanan kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kemendes juga mengintegrasikan aspek kesehatan dalam program 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia, termasuk melalui pengembangan desa tematik berbasis komoditas pangan lokal seperti ikan nila, ayam petelur, lele, jagung, dan melon guna mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Selain itu, Kemendes PDT juga mengembangkan program Desa Ekspor, Desa Bebas Sampah, dan Pemuda Pelopor Desa. Yandri mengatakan salah satu tantangan dalam pengiriman peserta program pemuda ke Jepang adalah persyaratan pemeriksaan kesehatan yang ketat sehingga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan menjadi penting.

Ia menambahkan, pemerintah setiap tahun juga mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Melalui kerja sama tersebut, layanan kesehatan diharapkan dapat menjangkau masyarakat desa secara lebih efektif sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Nota Kesepahaman itu mencakup enam bidang kerja sama, yakni pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, peningkatan literasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat melalui unit pelayanan kesehatan desa dan posyandu, peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, penanggulangan penyakit, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer beserta layanan kesehatan lainnya.

Penandatanganan MoU turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hadir Sekretaris Jenderal, Taufik Madjid, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Desa, Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, Kepala Badan Pengembangan Informasi, Mulyadin Malik, Kepala BPSDM, Agustomi Masik, serta sejumlah pejabat tinggi pratama. *** (raihan/sap)