Kemendes Perluas Desa Tematik dan Program SEHATI untuk Perkuat Ekonomi Desa

Kemendes PDT memaparkan pengembangan Desa Tematik dan Program SEHATI dalam Rakornas sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Jakarta, majalahparlemen.com — Penguatan ekonomi desa kini diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan rantai pasok yang terhubung dengan program nasional. Pendekatan tersebut dinilai penting agar potensi desa mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan usaha, sekaligus mendukung target ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Strategi itu menjadi salah satu fokus yang disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Yandri mengatakan, pembangunan desa menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda membangun dari desa untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Sebagai implementasinya, Kementerian Desa PDT menjalankan program 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia, yang salah satunya berfokus pada penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Yandri, saat ini terdapat lebih dari 45.000 BUMDes yang mengembangkan berbagai usaha berbasis potensi lokal melalui konsep Desa Tematik, antara lain di sektor pangan, pertanian, dan kelautan.

Ia juga menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa karena didukung pemanfaatan Dana Desa. Selain itu, pemerintah mewajibkan sedikitnya 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan sesuai Peraturan Menteri Desa yang telah diterbitkan sebelumnya.

Kebijakan tersebut, kata Yandri, mendorong lahirnya berbagai desa tematik, termasuk desa yang mengembangkan budidaya ikan nila, ikan lele, hingga komoditas peternakan sebagai basis ekonomi masyarakat.

“Hampir 1.000 BUMDes saat ini telah menjadi penyuplai bahan baku Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Yandri.

Ia berharap lebih banyak BUMDes dapat menjadi pemasok utama kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga manfaat ekonomi program pemerintah juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga memaparkan perkembangan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI) yang dikembangkan Kemendes PDT bekerja sama dengan World Bank.

Program tersebut dirancang menjangkau sekitar 7.000 hingga 10.000 desa dengan nilai dukungan hingga Rp2,5 miliar untuk setiap desa. Salah satu sasaran pengembangannya adalah desa nelayan melalui peningkatan budidaya perikanan darat maupun komoditas kelautan seperti rumput laut.

Menurut Yandri, kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menghasilkan sejumlah contoh pengembangan usaha desa berorientasi ekspor. Ia menyebut BUMDes di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, telah mengekspor ikan mas nyonya ke Vietnam, sementara Desa Kertasana berhasil mengekspor ikan koi ke Kanada, Prancis, Inggris, dan Afrika Selatan.

Yandri mengatakan, kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan octahelix diperlukan agar berbagai program pembangunan desa dapat berjalan secara terpadu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, pemerintah kini mengarahkan fokus pada pencapaian swasembada protein ikan setelah produksi komoditas karbohidrat seperti beras dan jagung dinilai telah menunjukkan perkembangan.

Menurutnya, penguatan sektor perikanan akan dilakukan melalui perbaikan tata kelola, baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi fasilitas pendukung seperti pabrik es, gudang pendingin, dan balai lelang.

Rakornas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, serta para gubernur dan bupati dari berbagai daerah. *** (raihan/sap)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *