Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri memperkuat koordinasi untuk mendukung Program SMK Go Global, termasuk verifikasi job order dan integrasi sistem guna memastikan penempatan pekerja migran Indonesia yang aman dan legal.
Jakarta, majalahparlemen.com — Tantangan utama dalam penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tidak hanya terletak pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga pada ketersediaan peluang kerja yang terverifikasi serta koordinasi antarlembaga yang mampu menjamin proses penempatan berjalan aman dan legal.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting seiring persiapan pelaksanaan Program SMK Go Global yang diarahkan untuk membuka akses lulusan sekolah menengah kejuruan ke pasar kerja internasional. Program ini menuntut keterhubungan yang lebih kuat antara sistem pelatihan, kebutuhan pasar tenaga kerja luar negeri, dan mekanisme pelindungan pekerja migran.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir di Kantor Kementerian Luar Negeri, Kamis (18/6/2026), guna membahas penguatan sinergi kedua kementerian.
Menurut Christina, koordinasi dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan Program SMK Go Global yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Ia menjelaskan bahwa hubungan kerja antara Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri memiliki peran strategis dalam mendukung penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan dukungan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, terutama dalam proses verifikasi job order atau permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan pemberi kerja di negara tujuan.
Keberadaan mekanisme verifikasi dinilai penting karena menjadi salah satu instrumen untuk memastikan peluang kerja yang tersedia sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini juga berkaitan dengan upaya mengurangi risiko penempatan pekerja migran melalui jalur yang tidak resmi.
Selain membahas kesiapan pelaksanaan program, kedua pihak juga meninjau integrasi sistem dan pertukaran data yang selama ini telah berjalan. Pembahasan tersebut relevan karena Program SMK Go Global tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan calon pekerja, tetapi juga pada penyerapan lulusan ke pasar kerja internasional.
Kementerian P2MI saat ini mengoperasikan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) yang mencatat seluruh tahapan proses penempatan pekerja migran. Sistem tersebut telah terhubung dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri melalui Sistem Peduli WNI.
Dalam skema tersebut, perwakilan RI berperan melakukan verifikasi terhadap job order yang masuk ke dalam sistem sebelum proses penempatan dijalankan. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh prosedur dapat berjalan tanpa hambatan ketika program diperluas secara nasional.
Penguatan sinergi antara Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri mencerminkan upaya pemerintah untuk menghubungkan kebijakan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global. Selain menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, pendekatan ini juga menekankan pentingnya tata kelola penempatan yang terintegrasi agar peluang kerja di luar negeri dapat diakses melalui jalur yang aman, legal, dan terlindungi. *** (raihan/sap)
