Menteri Desa, Yandri Susanto mendukung inisiatif LDII membentuk desa binaan tematik di berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan pembangunan desa berbasis potensi lokal.
Jakarta, majalahparlemen.com –– Upaya mempercepat pembangunan desa berbasis potensi lokal masih menjadi fokus pemerintah, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah pembentukan desa binaan tematik melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menerima audiensi Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya bersama jajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di kantor kementerian di Kalibata, Jakarta, Senin (27/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, LDII menyampaikan kesiapan untuk mendampingi pembentukan desa binaan tematik sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Menurut Dody Taufiq Wijaya, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah desa di berbagai provinsi yang berpotensi dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Usulan tersebut mencakup delapan desa yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Beberapa di antaranya meliputi Desa Gadingmangu di Kabupaten Jombang yang diusulkan sebagai desa sehat, Desa Batu Nanta di Kabupaten Melawi sebagai desa ketahanan pangan, serta Desa Way Bungur di Lampung Timur yang direncanakan sebagai desa ekowisata. Selain itu, terdapat desa lain yang diarahkan pada pengembangan komoditas pertanian seperti sorgum, jagung, serta produk berbasis pupuk organik.
Menanggapi hal tersebut, Yandri Susanto menyatakan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dinilai dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi potensi lokal.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan desa binaan, termasuk penyusunan rencana kerja atau peta jalan sebagai dasar pelaksanaan program.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, antara lain Inspektur Jenderal Masyhudi, Direktur Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, Kepala Badan Pengembangan Informasi Mulyadin Malik, serta Staf Khusus Menteri Fahad At-Tamimi.
Kementerian menyatakan bahwa kolaborasi dengan organisasi masyarakat menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program pembangunan desa berbasis potensi tematik yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. *** (raihan/sap)
