Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani kerja sama dengan BAPPISUS untuk memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi ekonomi desa di seluruh Indonesia.
Jakarta, majalahparlemen.com — Pemerintah terus mendorong penguatan pembangunan berbasis desa sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi nasional. Dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 74 ribu di seluruh Indonesia, koordinasi antarinstansi dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan desa berjalan efektif dan saling terintegrasi.
Dalam kerangka tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjalin kerja sama dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus guna memperkuat pengendalian pembangunan di wilayah desa dan daerah tertinggal.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dan Kepala BAPPISUS, Aris Marsudiyanto di kantor BAPPISUS, Jakarta, Senin (10/3/2026).
Yandri mengatakan, kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan desa, termasuk dalam memetakan potensi ekonomi lokal serta memastikan pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat desa berjalan selaras.
Menurutnya, pengembangan potensi desa membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena program pembangunan desa mencakup banyak sektor, mulai dari ekonomi lokal, investasi daerah, hingga penguatan kelembagaan desa.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam mengawal berbagai potensi desa. Pembangunan desa tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, tetapi memerlukan kerja sama lintas lembaga,” kata Yandri dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa upaya tersebut sejalan dengan agenda pemerintah untuk membangun dari desa sebagai bagian dari pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Sebagai bagian dari implementasi program pembangunan desa, Kemendes PDT saat ini menjalankan sejumlah inisiatif penguatan ekonomi desa. Program tersebut antara lain pengembangan desa ekspor, desa wisata, desa tematik, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pembentukan koperasi desa.
Menurut Yandri, pengembangan berbagai program tersebut memerlukan dukungan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih terarah dan terpantau.
Sementara itu, Aris Marsudiyanto mengatakan, BAPPISUS siap mendukung kementerian dan lembaga pemerintah dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan pembangunan, khususnya yang membutuhkan sinkronisasi lintas sektor.
Ia menilai kerja sama antarinstansi dapat memperkuat pelaksanaan program pembangunan nasional, termasuk dalam memastikan potensi ekonomi di tingkat desa dapat dikembangkan secara lebih optimal.
“Semakin kuat sinergi antarinstansi, semakin besar peluang program pembangunan berjalan efektif,” ujar Aris.
Penandatanganan kerja sama tersebut turut dihadiri Wakil Mendes PDT, Ariza Patria serta sejumlah pejabat di lingkungan kementerian, termasuk Sekretaris Jenderal, Taufik Madjid dan jajaran direktorat jenderal terkait. *** (raihan/sap)
