Mendes PDT, Yandri Susanto menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah penting untuk mempercepat pembangunan desa dan mengatasi tantangan daerah tertinggal.
Jakarta, majalahparlemen.com — Upaya mempercepat pembangunan desa dan mengurangi ketimpangan antarwilayah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah hingga kualitas layanan dasar yang belum merata. Dalam konteks tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan desa berjalan lebih efektif.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menekankan pentingnya soliditas antarlevel pemerintahan guna mencari solusi bersama atas berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Yandri saat menghadiri agenda silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
“Dengan banyaknya silaturahmi, dengan banyaknya diskusi kemudian mencari solusi, menurut saya akan menemukan titik temu. Kalau ada persoalan kita bawa ke ruang dialog,” ujar Yandri.
Menurutnya, pemerintah kabupaten memiliki peran strategis dalam pembangunan desa karena menjadi penghubung utama antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi program di tingkat desa. Melalui koordinasi tersebut, berbagai program pemberdayaan masyarakat desa dapat dijalankan secara lebih terintegrasi.
Yandri juga menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi wilayah tertinggal, seperti keterbatasan kemampuan fiskal daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mutu pelayanan dasar yang belum merata di sejumlah wilayah.
Ia menilai langkah strategis pemerintah daerah, khususnya kepala daerah di tingkat kabupaten, penting untuk memastikan tercapainya pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kemandirian desa.
Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal, pemerintah sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami sadar potensi di kabupaten itu banyak sekali, khususnya yang ada di desa,” kata Yandri.
Ia menambahkan bahwa kementeriannya berkomitmen memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah agar desa-desa di wilayah tertinggal dapat mengembangkan potensi ekonomi secara lebih optimal.
Sejumlah program berbasis potensi lokal juga terus didorong, antara lain pengembangan desa wisata, desa ekspor, serta desa tematik yang diarahkan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru di tingkat desa.
Yandri juga meminta pemerintah daerah melaporkan potensi desa di wilayah masing-masing agar dapat dikembangkan melalui program yang tersedia di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Yandri hadir didampingi staf khusus menteri, M. Fahad Attamimi. *** (raihan/sap)
