Tidore Kepulauan, majalahparlemen.com — Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih digadang menjadi tonggak baru penggerak ekonomi rakyat dari tingkat desa. Lebih dari sekadar wadah ekonomi, koperasi ini dinilai mampu mengangkat kesejahteraan warga dan memperkuat kemandirian desa.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria menegaskan, koperasi ini hadir sebagai amanat Presiden Prabowo Subianto agar ekonomi desa tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat desa sendiri.
“Presiden ingin agar pelaku utama ekonomi desa adalah rakyat, bukan pengusaha besar. Koperasi ini menjadi instrumen agar desa mandiri secara ekonomi dan mampu mengelola kekuatan sendiri,” ujar Wamendes Ariza saat Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Sofifi, Maluku Utara, Rabu (4/6/2025).
Koperasi Merah Putih hadir tidak hanya menjadikan warga desa sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen sekaligus pelaku usaha. Melalui pendekatan ini, desa dapat menjadi ruang produktif untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier masyarakat.
Konsep koperasi ini serupa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun dengan jangkauan dan fleksibilitas yang lebih luas. Setiap desa diarahkan memanfaatkan potensi lokal secara optimal, menciptakan produk unggulan yang khas dan tidak seragam antarwilayah.
“Kalau BUMDesa ada, tetap jalan. Koperasi tidak mematikan, tapi memperkuat. Justru kolaborasi keduanya akan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat desa,” kata Riza Patria.
Provinsi Maluku Utara, sebagai contoh, memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah, hasil laut, dan tambang seperti nikel. Wamendes mendorong agar potensi ini diolah oleh koperasi desa untuk dipasarkan secara luas, termasuk ekspor.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi menekankan, koperasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ia menyebut koperasi sebagai “gerakan rakyat” yang membawa nilai gotong royong dan rasa kepemilikan.
“Kita bukan sedang mengejar jumlah koperasi. Kita ingin rakyat makmur, dan koperasi ini alatnya. Dengan koperasi, desa bisa menjadi kekuatan ekonomi baru,” tegas Menkop Budi Arie.
Di Maluku Utara, pembentukan Koperasi Merah Putih menunjukkan progres menggembirakan. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk pembentukan koperasi telah mencapai 100 persen.
Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa yang mendukung visi Presiden.
Keberhasilan ini mendapat apresiasi langsung dari Menkop dan Wamendes. Tahapan selanjutnya, pemerintah mendorong agar pemilihan unit usaha koperasi dilakukan secara cermat dan sesuai kebutuhan lokal agar benar-benar menguntungkan masyarakat. *** (raihan/sap)
