Nabire, majalahparlemen.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai menyerukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik berkepanjangan yang terjadi di wilayah Papua Tengah.
Seruan itu disampaikan Yorrys saat melakukan kunjungan reses Masa Sidang V DPD RI di Nabire, Papua Tengah, pada 2–6 Juni 2025. Dalam kunjungannya, ia menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua Tengah, Kepala BIN Daerah, serta Danrem 173.
“Eskalasi kekerasan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM terus meningkat. Ini bukan hanya menjadi ancaman keamanan, tetapi juga telah melumpuhkan kehidupan sosial masyarakat,” kata Yorrys kepada wartawan di Nabire, Kamis (5/6/2025).
Menurut senator asal Papua Tengah itu, konflik di sejumlah kabupaten seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai telah menyebabkan ketakutan massal. Warga sipil kehilangan rasa aman, anak-anak putus sekolah, dan pelayanan publik seperti rumah sakit tak bisa beroperasi secara normal.
Ketimpangan dan Ketidakadilan
Yorrys menggarisbawahi bahwa konflik ini bukan semata soal keamanan, tetapi cerminan dari ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan sosial yang telah berlangsung lama.
“Indeks pembangunan manusia masih rendah, angka harapan hidup memprihatinkan, pendidikan dan kesehatan jauh dari layak—padahal Papua punya potensi sumber daya alam yang luar biasa dan anggaran yang besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pasca pemekaran wilayah, Papua seharusnya bergerak ke arah pemerataan dan perbaikan layanan dasar, bukan justru menambah kompleksitas masalah. Ia pun menegaskan pentingnya meninjau kembali arah dan efektivitas pembangunan di wilayah ini.
Kritik Pendekatan Keamanan
Terkait pendekatan keamanan, Yorrys mengkritik kebijakan penambahan aparat non-organik yang dinilai kerap tidak mempertimbangkan realitas sosial dan kultural masyarakat setempat.
“Penempatan aparat seharusnya melalui konsultasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Papua. Merekalah yang paling memahami kondisi lapangan,” ujar Ketua MPR For Papua itu.
Ia menekankan, pendekatan keamanan harus berbasis dialog dan pemberdayaan, bukan semata operasi militer. Koordinasi dan partisipasi daerah dinilai sebagai kunci keberhasilan dalam meredam konflik.
Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Dalam reses tersebut, Yorrys juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan terjangkau. Menurutnya, masa depan Papua Tengah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa program-program tersebut harus didukung oleh regulasi daerah seperti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus.
“Dengan sinergi kebijakan dan pelibatan semua pihak, saya percaya Papua Tengah bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik,” tutup Yorrys. *** (raihan/sap)
