MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 di Makassar diikuti 1.157 peserta dari 38 provinsi serta kementerian dan lembaga. Menteri Agama menekankan integritas ASN.
Makassar, majalahparlemen.com — Tantangan birokrasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan aparatur menjalankan administrasi pemerintahan. Integritas dan perilaku aparatur juga menjadi bagian penting karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada bagaimana ASN menjalankan kewenangan yang diberikan negara.
Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/8/2026) malam. Menteri Agama, Nasaruddin Umar membuka kegiatan yang diikuti ASN dari berbagai daerah serta kementerian dan lembaga.
Ketua KORPRI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI), Oni Choiruddin turut hadir dalam pembukaan tersebut bersama jajaran pengurus KORPRI, perwakilan kementerian dan lembaga, unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, serta para kafilah.
Kehadiran Oni Choiruddin dalam acara tersebut menjadi bagian dari dukungan KORPRI Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap penyelenggaraan MTQ KORPRI Nasional sebagai momentum memperkuat nilai-nilai keagamaan, persaudaraan, integritas, dan semangat pengabdian ASN.
Nasaruddin mengatakan, MTQ tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kompetisi membaca Al-Qur’an. Menurut dia, kegiatan tersebut juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan dan membangun integritas aparatur negara.
MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 mengangkat tema “ASN Berakhlak Mulia, Indonesia Tangguh”. Tema tersebut menempatkan nilai keagamaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas ASN.
Nasaruddin menyebut, perjuangan ASN dalam konteks pemerintahan modern diwujudkan melalui integritas, pelayanan kepada masyarakat, profesionalitas dan akhlak. Dengan demikian, nilai yang dibawa dalam kegiatan keagamaan tersebut diarahkan agar memiliki kaitan dengan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas.
Nilai Al-Qur’an, kata Nasaruddin, diharapkan tidak berhenti pada kegiatan tilawah. Nilai tersebut perlu tercermin dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan proses pengambilan keputusan.
Dari sisi penyelenggaraan, MTQ VIII KORPRI Nasional mempertemukan 117 kafilah yang terdiri atas 38 provinsi dan 79 kafilah dari kementerian serta lembaga. Total peserta mencapai 1.157 orang.
Skala peserta tersebut membuat kegiatan tidak hanya menjadi agenda internal KORPRI, tetapi juga menjadi pertemuan ASN dari berbagai wilayah. Makassar sekaligus kembali menjadi tuan rumah kegiatan yang memiliki kaitan historis dengan perkembangan MTQ di Indonesia.
Nasaruddin mengingatkan, MTQ pertama di Indonesia digelar di Makassar pada 1968. Penyelenggaraan MTQ KORPRI di kota tersebut karena itu memiliki dimensi sejarah selain agenda kompetisi dan pembinaan keagamaan.
Kegiatan yang menghadirkan peserta dan pendamping dari berbagai daerah juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di kota tuan rumah. Pergerakan peserta dapat berdampak pada sektor seperti hotel, kuliner, perdagangan dan transportasi, meski besaran dampaknya tidak disebutkan dalam informasi penyelenggaraan.
Pembukaan MTQ diawali defile kafilah dari provinsi, kementerian dan lembaga. Selanjutnya, para peserta akan mengikuti berbagai rangkaian perlombaan yang mempertemukan ASN dari seluruh Indonesia.
Nasaruddin juga menempatkan Al-Qur’an tidak hanya sebagai objek perlombaan, tetapi sebagai sumber nilai yang memiliki ruang kajian lebih luas, termasuk dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. *** (raihan/sap)
