Program Makan Bergizi Gratis dinilai masih perlu penajaman sasaran. Anggota DPD RI, Abraham Liyanto menyoroti implementasi program di daerah 3T seperti NTT serta tantangan distribusi dan tata kelola di lapangan.
Jakarta, majalahparlemen.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dinilai masih memerlukan penajaman sasaran dan perbaikan tata kelola, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses layanan dasar.
Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto, mengatakan gagasan penyediaan makanan bergizi bagi siswa pada dasarnya merupakan kebijakan yang telah diterapkan di sejumlah negara sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anak.
Menurutnya, tujuan program tersebut penting karena asupan gizi yang memadai dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Selain itu, program penyediaan makanan bagi siswa juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui kegiatan produksi dan distribusi pangan.
Namun, Abraham menilai implementasi program tersebut di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penentuan prioritas wilayah penerima manfaat.
“Program ini baik, tetapi perlu penajaman sasaran agar benar-benar menjangkau daerah yang paling membutuhkan,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Menurut Abraham, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan infrastruktur seperti NTT, Papua, dan Maluku seharusnya menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia menilai sejumlah persoalan sosial di daerah menunjukkan masih adanya kebutuhan mendesak terhadap dukungan kebijakan pendidikan dan kesejahteraan anak.
Sebagai contoh, ia menyinggung kasus seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT, yang meninggal dunia setelah diduga mengalami tekanan karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan sekolah tempat siswa tersebut belajar juga belum menerima program MBG.
Di sisi lain, Abraham menilai banyak anak di daerah terpencil memiliki potensi akademik yang tidak kalah dengan siswa di kota besar. Ia mencontohkan prestasi Caesar Hendrik Meo Tnunay atau yang bisa dipanggil Nono, siswa asal NTT yang pada usia tujuh tahun meraih juara dalam International Abacus World Competition 2022, sebuah kompetisi matematika sempoa tingkat dunia.
Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak selalu menghambat kemampuan anak untuk berprestasi jika mendapatkan dukungan yang memadai.
Selain persoalan sasaran program, Abraham juga menyoroti mekanisme pelaksanaan di lapangan. Ia menilai keterlibatan masyarakat setempat, termasuk pengelola kantin sekolah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu diperkuat.
Menurutnya, partisipasi masyarakat lokal dapat membantu memastikan distribusi makanan berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi komunitas sekitar sekolah.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ketua Badan Sosialisasi MPR ini juga menyoroti model distribusi yang mensyaratkan satu dapur menyiapkan makanan bagi hingga sekitar 3.000 siswa. Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan kendala logistik di daerah dengan kondisi geografis sulit seperti NTT.
Di sejumlah wilayah, jarak antar sekolah dapat mencapai puluhan kilometer dengan kondisi jalan yang belum memadai. Hal ini berpotensi memengaruhi kecepatan distribusi maupun kualitas makanan yang diterima siswa.
Untuk itu, Pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini mengusulkan agar kapasitas dapur diperkecil sehingga satu dapur melayani sekitar 500 hingga 1.000 siswa. Ia juga menyarankan agar fasilitas kantin sekolah dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan makanan agar proses distribusi menjadi lebih cepat.
Selain meningkatkan efisiensi distribusi, model tersebut dinilai dapat memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai penyediaan makanan bagi siswa.
“Perlu penataan kembali tata kelola program agar implementasinya lebih efektif dan benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan,” kata Abraham. *** (raihan/sap)
