Jakarta, majalahparlemen.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor media menjadi perhatian serius Anggota DPD RI asal DIY, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Ia menilai fenomena ini bukan sekadar krisis ketenagakerjaan, melainkan sinyal bahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia.
“Ketika pekerja media kehilangan ruang, itu pertanda demokrasi sedang terancam. Media bukan hanya soal bisnis, tapi bagian dari jantung demokrasi,” ujar Gus Hilmy dalam pernyataan tertulis, Ahad (4/5/2025).
Menurut Anggota Komite II DPD RI ini, tantangan ekonomi global dan migrasi digital memang menghantam industri media dengan keras. Namun, menurutnya, negara tak boleh tinggal diam.
“Jika media runtuh, publik kehilangan suara independen. Maka pemerintah harus hadir, tak hanya menyelamatkan ekonomi, tapi juga menjaga nalar publik tetap sehat,” tegasnya.
Gus Hilmy yang juga Katib Syuriyah PBNU menegaskan perlunya strategi nasional untuk menjaga keberlangsungan media. Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, seperti insentif pajak, dukungan iklan layanan masyarakat, serta program digitalisasi bagi media kecil dan menengah.
“Media perlu perlindungan, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara moral dan sosial. Ini tanggung jawab negara dan masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya menyoroti peran negara, Gus Hilmy juga mengajak media untuk bertransformasi dan membangun kemandirian ekonomi. Diversifikasi usaha dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar media tetap relevan dan berkelanjutan.
“Media harus berjejaring dengan komunitas, pesantren, kampus, dan UMKM. Dari situ bisa tumbuh ekosistem konten yang edukatif, produktif, dan berpihak pada publik,” ucapnya.
Menjelang tahun politik, Gus Hilmy menegaskan pentingnya menjaga independensi media. Ia mendorong pers agar tak jadi corong kekuasaan atau sekadar penggandeng narasi arus utama.
“Pers harus berani bersuara soal isu-isu strategis seperti UU TNI, food estate, hingga proyek Danantara. Ini soal keberanian berpikir dan berpihak pada kebenaran,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
