Jakarta, majalahparlemen.com — Komite IV DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dua lembaga pemikir nasional, Center of Economics and Law Studies (CELIOS) dan The Indonesia Economic Intelligence (IEI), untuk membedah proyeksi ekonomi Indonesia dan strategi mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% dalam periode RPJMN 2025–2029.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/04/2025), Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menegaskan pentingnya masukan berbasis data dan analisis kebijakan untuk memperkuat fungsi pengawasan fiskal DPD RI, terutama dalam menyusun pertimbangan strategis bagi RAPBN 2026.
Direktur Eksekutif CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengangkat sejumlah tantangan serius yang mengancam kinerja ekonomi nasional. Ia menyoroti dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang berpotensi memangkas PDB Indonesia hingga Rp 45 triliun. Selain itu, penurunan daya beli dan menyusutnya kelas menengah dinilai bisa memperlambat laju pertumbuhan.
Media Wahyudi menekankan, arah belanja APBN perlu bergeser ke sektor rumah tangga, ekonomi riil, dan UMKM—yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Tanpa keberpihakan konkret, perekonomian akan rentan terhadap tekanan eksternal.
Sementara itu, Chief Economist IEI, Sunarsip, menyoroti ketimpangan antara ambisi dan realitas kebijakan. Ia menggarisbawahi pentingnya reformasi fiskal, peningkatan efisiensi belanja negara, serta penguatan tabungan domestik untuk menopang investasi jangka panjang. Belajar dari India dan Tiongkok, ia menilai Indonesia butuh strategi radikal, bukan sekadar kosmetik anggaran.
Kritik tajam juga diarahkan pada program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hilirisasi industri yang dianggap belum menyentuh akar masalah. Kedua pakar sepakat, efektivitas program harus diukur dari dampak nyatanya terhadap ekonomi lokal, bukan sekadar pencapaian angka.
Komite IV DPD RI mencatat sejumlah rekomendasi strategis dari forum ini. Pertama, reformasi Fiskal Mendesak – APBN perlu difokuskan pada belanja produktif demi menahan laju bunga utang dan menjaga keberlanjutan fiskal.
Kedua, hilirisasi Butuh Evaluasi Serius – Harus ada perbaikan pada ketergantungan pasar ekspor dan keterlibatan UMKM dalam rantai industri.
Ketiga, ancaman Tarif Ekspor AS – Perlu strategi perdagangan baru, termasuk diplomasi dan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Keempat, Program MBG Harus Pro-UMKM – Perlu desain ulang agar distribusi anggaran program ini memberi efek ekonomi ke pelaku usaha lokal.
Kelima, penguatan Ekonomi Domestik – Dibutuhkan strategi investasi yang inklusif dan pemanfaatan optimal pasar modal dalam negeri.
Hasil RDPU ini akan menjadi bahan pertimbangan resmi DPD RI dalam menyusun rekomendasi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta RAPBN 2026. *** (irvan/sap)
