Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas perkembangan geopolitik global dan kesiapan pertahanan Indonesia, termasuk keamanan pasukan TNI di Lebanon.
Jakarta, majalahparlemen.com — Perkembangan situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, terus menjadi perhatian pemerintah dan parlemen Indonesia. Ketidakpastian keamanan internasional dinilai memerlukan kesiapsiagaan pertahanan yang terukur, termasuk perlindungan terhadap personel TNI yang menjalankan misi perdamaian di luar negeri.
Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Daeng Se’re, menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, membahas perkembangan geopolitik global dan pengiriman pasukan di kawasan Timur Tengah.
Dalam paparannya, Sjafrie Sjamsoeddin menyinggung dinamika keamanan internasional yang dinilai semakin kompleks. Ia mengatakan, keselamatan personel TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon menjadi prioritas melalui koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.
Menhan juga menegaskan, kebijakan pertahanan Indonesia tetap mengacu pada politik luar negeri bebas aktif dan strategi defensif aktif, termasuk dalam kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat di bidang modernisasi alat utama sistem senjata, pendidikan militer, pelatihan, dan interoperabilitas.
Selain isu geopolitik, rapat kerja turut membahas kontribusi batalion teritorial pembangunan dalam mendukung stabilitas sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah.
Achmad Daeng Se’re mengatakan, pembahasan dalam rapat kerja tersebut menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah dan DPR RI dalam menjaga kesiapsiagaan pertahanan nasional di tengah dinamika global.
“Situasi geopolitik saat ini membutuhkan kesiapan pertahanan yang adaptif, namun tetap berpijak pada kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indonesia,” kata Daeng Se’re usai rapat.
Ia juga menilai, pengamanan terhadap personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian internasional perlu menjadi perhatian bersama, mengingat perubahan situasi keamanan di kawasan konflik dapat terjadi secara cepat.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Panglima TNI, Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, serta sejumlah pejabat utama Kementerian Pertahanan dan TNI. *** (raihan/sap)
