Eskalasi konflik di Lebanon selatan memicu evaluasi penugasan TNI dalam misi UNIFIL. Pemerintah didorong menyesuaikan strategi demi keselamatan pasukan perdamaian.
Jakarta, majalahparlemen.com — Peningkatan eskalasi konflik di Lebanon selatan dalam beberapa waktu terakhir memunculkan kembali perhatian terhadap risiko yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian internasional, termasuk personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Situasi keamanan yang dinamis dinilai berimplikasi pada perlunya penyesuaian pendekatan penugasan di lapangan.
Insiden yang terjadi dalam dua hari terakhir menyebabkan satu prajurit TNI gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka saat menjalankan mandat misi perdamaian. Data sementara mencatat Praka Farizal Rhomadhon meninggal dunia, Praka Rico Pramudia mengalami luka berat, sementara Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan.
Anggota DPD RI, Achmad Azran, menyampaikan duka cita atas insiden tersebut dan menilai perkembangan situasi keamanan di wilayah penugasan perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.
Menurut dia, meningkatnya intensitas konflik di kawasan perbatasan Lebanon selatan dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa risiko operasional bagi pasukan penjaga perdamaian juga ikut meningkat, terutama di wilayah yang berdekatan dengan titik-titik konflik aktif.
Dalam konteks tersebut, Azran mendorong pemerintah dan TNI melakukan evaluasi terhadap pola penempatan dan sistem mitigasi risiko bagi personel di lapangan. Ia menyebut penyesuaian strategi, termasuk kemungkinan relokasi terbatas atau penataan ulang area penugasan, dapat menjadi opsi yang dipertimbangkan sesuai perkembangan situasi.
“Perubahan situasi keamanan perlu direspons dengan penyesuaian kebijakan penugasan untuk memastikan perlindungan personel tetap terjaga,” ujarnya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Selain evaluasi internal, ia juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan investigasi terbuka untuk memastikan kejelasan kronologi serta akuntabilitas atas insiden yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian.
Indonesia selama ini menjadi salah satu kontributor aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB, termasuk di Lebanon. Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari peran diplomasi internasional Indonesia, khususnya dalam mendukung stabilitas kawasan konflik.
Namun demikian, perubahan situasi keamanan di wilayah operasi dinilai dapat memengaruhi pendekatan penugasan ke depan. Penyesuaian jumlah maupun distribusi pasukan berpotensi menjadi bagian dari evaluasi, seiring kebutuhan menjaga keseimbangan antara kontribusi internasional dan perlindungan personel.
Di sisi lain, Azran juga menekankan pentingnya penguatan jalur diplomasi untuk mendorong deeskalasi konflik. Selain kontribusi melalui penempatan pasukan, Indonesia dinilai memiliki peran dalam mendorong upaya gencatan senjata melalui forum internasional.
Perkembangan situasi di Lebanon selatan diperkirakan akan menjadi salah satu faktor dalam evaluasi lanjutan terkait penugasan pasukan Indonesia, terutama dalam memastikan efektivitas mandat misi serta keselamatan personel di lapangan. *** (raihan/sap)
